Katanya, penilaian itu mencakup pelayanan publik terutama sekaitan dengan penanganan pandemi Covid 19 di Sulteng kurun waktu setahun (2021). Masih rendahnya angka vaksinasi dan ketika angka sebaran Covid 19 sempat naik di Kota Palu dan daerah lainnya.
Penilaian pelayanan publik juga dilakukan Ombudsman ke semua lembaga kabupaten/kota, provinsi dan lembaga non pemerintah semisal KPU dan Bawaslu. Disebutkannya, 2021 sejumlah pelayanan publik di Sulteng mengalami penurunan. ‘’Dari kuning banyak yang merah. Menurun atau buruk begitu,’’ ujarnya.
Pantauan redaksi memang kampanye vaksinasi dan himbauan protokol kesehatan sangat minim. Bahkan kampanye hidup sehat yang melibatkan kerjasama dengan media mainstream nyaris tidak ada.
Sumber redaksi, menyebut bahwa anggaran di Dinas Kesehatan saat pergantian kepala OPD menjadi pelaksana tugas telah habis. Bahkan perlu dilakukan reformasi birokrasi di internal dinas agar lebih solid dan integral menyukseskan program – program kesehatan.
