Abdi berharap agar semua pihak tidak keluar dari hukum administrasi negara. ‘’Birokrasi mesti ditempuh dengan baik dan prosedural. Jangan kelihatan syahwat. Undang juga bupati Poso dan dinas lainnya. Memang tujuannya baik, caranya mesti juga birokratik dan prosedural,’’ ujarnya ketika dihubungi.
Kesepakatan ‘masih lonjong’ atas nama pemerintahan provinsi itu lanjut Abdi tujuannya baik. Kalau masih pra kondisi di level birokrat nga mesti dipublis dulu. ‘’Tenaga ahli tidak bisa bicara atas nama pemerintah. Tenaga ahli itu yang memberi masukan ke gubernur bukan menjadi wakil pemerintahan,’’ tandasnya.
Halaman selanjutnya…
