‘’Semoga…yg kami kawal ini…membuktikan ada tanggapan dan respon hukum..yg tidak saja di Litigasi, namun Peran Pemda dan Pemprov, tidak menutup Mata. Rezim Investasi itu semua dari Pusat, Kok Daerah tidak punya Kedaulatan wilayah atas Investasi yang mengusir rakyat,’’ tandas Ketua APRI Sulawesi Tengah itu. ***
reportase : zein faturahman