SULTENG – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tengah meminta Gubernur Rusdy Mastura melakukan audit terlebih dahulu sebelum menyalurkan dana pandemi covid 19. Utamanya, di RS Wordward Palu. Entah mengapa BPKP langsung menyebut nama rumah sakit itu dalam auditnya yang disampaikan langsung ke gubernur Senin, 11 Juli 2022.
Diketahui, sejak pandemi Pemprov Sulteng melakukan refocusing anggaran untuk penanganan wabah tersebut. Tercatat, akibat pandemi C19, di Sulteng menelan korban jiwa ratusan orang.
Kepala BPKP Sulteng, Evenri Sihombing juga menyerahkan sejumlah hasil audit Semester I Tahun 2022. Hasil audit itu antara lain; penyelenggaraan
reformasi SDM di SMA/SMU, Madrasah Aliyah agar pemanfaatan Bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar ) dapat dimanfaatkan sesuai dengan Peruntukannya.
Kedua; Dinas Kesehatan mesti melakukan audit dana penanganan C19 RS. Wodward Palu terlebih dahulu agar kepada Pemerintah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ketiga; Untuk pemulihan Ekonomi melalui Dana PEN, dan Kredit UMKM di Sulteng belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Keempat; penguatan fungsi APIP agar dapat ditingkatkan melalui alokasi anggaran untuk meningkatkan kinerja APIP.
Kelima; Kemandirian fiskal daerah provinsi sudah meningkat dan diharapkan Gubernur dapat terus mendorong peningkatan fiskal kabupaten dan kota. Keenam; tercatat dana pemulihan dampak bencana Pasigala 2018 lalu sudah mencapai Rp5,77 triliun. BPKP juga mengingatkan Huntab yang terbangun belum sesuai dengan kebutuhan perlu dorongan untuk percepatan Pembangunan Huntab.
Ketujuh; Untuk belanja desa hasil audit penataan aset desa tidak baik, dan kemandirian fiskal desa sangat rendah.
Mendengar hasil audit itu, Rusdy Mastura berjanji akan kembali meningkatkan kinerja pemerintahan provinsi. Ia mengakui, rentang kepemimpinannya sangat singkat dengan begitu banyak persoalan mendasar kemasyarakatan. Mulai pasca bencana alam, menghadapi bencana non alam Covid 19, kemiskinan dan rendahnya daya dukung fiskal daerah.
Tetapi, dengan waktu setahun memimpin angka kemiskinan turun satu persen, membantu penyelesaian lokasi untuk Huntap dan ganti rugi lahan Jembatan VI kepada daerah terdampak Rp62 miliar, rencana jalan lingkar Danau Poso, peningkatan jalan di wilayah Kepala Burung Kabupaten Banggai, jalan Buol dan Tolitoli serta dukungan infrastruktur di Kota Palu.***
editor : andono wibisono
