“Sedikitnya ada 4 kawasan hilirisasi, ada IMIP, Pan China, Vale, dan Transon, dan juga kawasan hulu penambangan. Disitu ada manusia dan hak-hak yang memerlukan kehadiran negara,” pungkas Andika.
Sejauh ini Kata Andika, pemerintah pusat seperti kehilangan kendali dan terkesan membiarkan situasi di luar kawasan-kawasan industri. Pemerintah pusat kata Andika, hanya memikirkan penerimaan, menarik royalti, PPh ppn pekerja tetapi tidak ada satu bentuk penata kelolaan Kawasan menyeluruh yang mencerminkan standar pemenuhan hak.
“Pemerintah pusat harus menyadari bahwa royalti dan segala penerimaan dari usaha Industrial harus pulang menjadi pembenahan kawasan dan menata kelola standar hidup manusia yang hidup di dalam kawasan,”ujar Andika.
Andika menghawatirkan laju produktivitas Industri berat di Kawasan Bahodopi dan Bungku Pesisir tidak disertai dengan rencana penataan kawasan dan pertimbangan daya dukung ruang yang memadai. ***
