Januari 2023 Paling Lambat Birokrat Dirombak Total Gubernur Sulteng

  • Whatsapp

SULTENG – Tanggal 16 Agustus 2022 lelang kotak jabatan pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah ditutup sebagaimana dapat diakses di www.bkdsulteng.co.id.

Ada sebanyak 10 orang lebih melamar dijabatan tersebut. Ada yang dari internal Pemprov Sulteng, eksternal yaitu dari pejabat daerah dan pejabat pusat.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura seperti yang disampaikan pada Tenaga Ahli Gubernur bidang Komunikasi Publik Andono Wibisono, masyarakat diminta memberikan masukan sosok figur yang mengikuti seleksi calon Sekdaprov Sulteng yang diketuai Prof DR Zainal Abidin MAg tersebut. Tujuannya, agar memperoleh figur yang diharapkan mampu menjadi dirijen birokrasi yang handal, cepat dan tepat menterjemahkan kebijakan pimpinan.

Gubernur juga akan melakukan perombakan birokrasi di jajaran pemerintahan provinsi paling lambat Januari 2023. Kini mengosentrasikan mengisi jabatan Sekdaprov. Menyusul jabatan eselon II, III dan IV.

Gubernur Cudy, sapaan akrabnya, menyebut karena 2023 adalah tahun periode kepemimpinan yang efektif dan efisien melayani kepentingan masyarakat, membangun sesuai visi dan misi serta pemerintahan. Karena pada tahun 2024 akan ada hajatan nasional yaitu Pileg dan Pilpres serta Pilkada 2024. Dengan tonggak konsolidasi lebih tepat, birokrasi akan lebih baik dan solid untuk sukses pemilu dan sukses sebagai pelayan masyarakat.

Seperti diketahui, ada sejumlah kotak jabatan eselon II saat ini hanya dijabat setingkat pelaksana tugas (Plt). Jabatan itu tidak definitif bagi pimpinan OPD. Akan menyulitkan mengimplementasikan kebijakan dan rencana strategis, RPJMD dan lainnya. Demikian pula di eselon III dan IV. Perlu penyegaran, promosi, dan reposisi.

Selain itu, gubernur berharap agar masyarakat selalu mawas diri dengan perubahan dunia, terutama ancaman krisis pangan. Selalu memanfaatkan lahan sekitar. Olah dengan kelompok, ajak BumDes dan aparat desa. Manfaatkan KUR BRI yang batasnya hingga Desember 2022, dengan bunga hanya tiga persen.

Perangkat desa mesti memberikan jaminan sosial dan santunan kematian untuk setiap warganya. Jaminkan ke BPJS. Ajak kerjasama dengan dana desa. Tujuannya, warga meninggal menerima santunan duka. Bila ada santunan duka maka tidak akan terancam dengan kemiskinan. Gubernur Rusdy Mastura berharap bupati di Sulteng mendorong hal tersebut. ***

editor senior : andono wibisono

Berita terkait