Jakarta,- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan kekesalan terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat maupun daerah serta para pejabat atas implementansi penggunaan barang dalam negeri.
Hal tersebut mengingat masih tingginya belanja impor, sementara menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bahkan ada yang sengaja berbohong.
“Jangan sampe saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalemnya tetep barang impor repackaging,” ungkap Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
“Dipikir saya gak tau, ini hati-hati saya perintahkan ke Polri dicek betul. Kalau ada seperti ini mau bohong-bohongan terus kita,” tegasnya.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa penggunaan barang dalam negeri akan dihubungkan dengan tunjangan kinerja (tukin) dan sanksi.
“Kalau masih beli baik BUMN BUMD Kabupaten, Kota dan Provinsi dan KL masih coba coba beli produk impor dari uang APBN APBD BUMN ya sudah sanksinya tolong dirumuskan pak menko, biar semua kita bekerja dengan reward dan punishment,” papar Jokowi. ***
Editor/Sumber: Riky/CNBC Indonesia
