Ia berharap hasil pelaksanaan anggaran di APBD tahun 2022 betul-betul sejalan dengan kualitas perencanaan yang dibangun, jangan sampai secara implementasi di lapangan itu masih kurang.
Salah satu kelemahan Pemkot Palu, katanya pihaknya belum secara masif memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program kerja yang dibangun Pemkot Palu.
“Bukan dibangun secara fisik, tetapi dibangun dalam kerangka perencanaan daerah kita. Ini yang belum terinformasikan secara masif,” ungkapnya.
Ia menjelaskan berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat, Pemkot Palu telah menyalurkan bantuan usaha kepada masyarakat baik secara tunai yang dialokasikan sebesar Rp2 juta per-rumah ataupun non-tunai dalam bentuk peralatan usaha.
Begitupun dengan alokasi anggaran di tahun 2023 ini, penguatan pelayanan yang diterapkan, penguatan insentif yang diberikan, serta penguatan perlindungan masyarakat yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang juga diusahakan untuk dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat.
Hal-hal ini yang harus terinformasikan secara masif kepada masyarakat dan secara berkesinambungan. Begitupun dengan program pelayanan kesehatan secara gratis setiap hari Jumat, penanganan Stunting dan gizi buruk yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu yang menyentuh sekitar 1.500 rumah dan setiap rumah mendapat sekitar Rp500 ribu setiap bulannya dalam waktu enam bulan, ini semua harus tersampaikan.
Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu juga melaksanakan pelayanan yang semakin mendekatkan masyarakat.
Lalu menyalurkan beasiswa kepada anak-anak keluarga tidak mampu agar masuk ke perguruan tinggi dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp2 miliar setiap tahun melalui dinas pendidikan dan kebudayaan.
