Jakarta,- Wacana terkait warga yang akan direlokasi, buntut dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, mencuat usai diutarakan oleh Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal tersebut PDIP sepakat warga yang harus direlokasi dari sekitaran Depo Pertamina Plumpang.
“Relokasi warga saja, karena memang depo tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP Gilbert Simanjuntak, kepada wartawan, Minggu (5/3/2023).
Gilbert menyebut harusnya kawasan Plumpang dikhususkan untuk depo. Masyarakat, jelas Depo, bisa dipindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) atau Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).
“Lebih baik masyarakat sekitar direlokasi ke rusunawa atau rusunami, dan membatasi pemukiman dengan jarak tertentu sesuai peraturan,” tambah Gilbert.
Dana relokasi, lanjut Gilbert, dapat dianggarkan dari BUMN Pertamina ataupun Pemprov DKI, termasuk pembangunan rusun. Menurutnya, ada sejumlah lahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah.
“Ada beberapa lahan pemerintah yang bisa digunakan. Persisnya Sarana jaya yang tahu,” kata Gilbert.
“Tapi bila perlu bisa dibuat KSO (Kerjasama Operasi) dengan warga yang punya tanah, misal 50 tahun, dan dibuat dasarnya Pergub untuk KSO tersebut, jadi tidak beli. Kuncinya kemauan politik, agar Sarana Jaya mempunyai dasar hukum,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyebutkan harus ada kajian antara Depo Plumpang dipindah ke Pulau Reklamasi atau warga yang direlokasi. Pasalnya, kawasan Plumpang, dekat Depo, merupakan zona bahaya.
“Karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” kata Jokowi di lokasi, Minggu (5/3/2023).
Jokowi mengatakan soal kajian relokasi Depo Pertamina Plumpang atau warga akan diputuskan segera. Jokowi menyebutkan kawasan di Depo Pertamina Plumpang merupakan zona bahaya.
“Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI,” ucapnya. ***
Editor/Sumber: Riky/Detik.com
