Ketua DPP PKB itu mengatakan bahwa usulan mengenai pembatasan ini sudah disampaikan oleh beberapa pihak. Huda menilai Kemenkominfo bisa melakukan pembatasan penggunaan sosial media melalui nomor HP yang dimiliki oleh siswa.
“Kominfo kan bisa memetakan berapa peserta didik kita yang pegang HP dan dari nomor itu, lalu apakah selama ini sudah digunakan sebagai mestinya. Misalnya data penerima kuota internet gratis, itu kan artinya sudah bisa, kita kan pemegangnya siswa-siswa,” jelasnya.
“Menurut saya bisa dibatasi, tentu nggak bisa (menyeluruh), bisa saja dia pakai gawai punya orang lain, tapi paling tidak ada momen di mana proteksi pemerintah itu hadir. Ada semacam preferensi para pelajar kita bahwa pemerintah punya komitmen untuk memproteksi mereka. Kan jujur aja, ini kan enggak sama sekali, bebas sebebas-bebasnya,” imbuhnya.
Bahkan, kata Huda, pemerintah bisa saja memblokir aplikasi yang dianggap banyak menimbulkan dampak negatif pada anak. Dia menyebut pemblokiran aplikasi itu juga sudah diberlakukan di negara lain.
“Pembatasan aplikasi yang dipandang dalam ukuran kepantasan terhadap penanaman nilai-nilai terhadap pelajar itu yang destruktif dan tidak sesuai menurut saja blokir saja langsung pemerintah,” jelas dia.
Selain itu, Huda juga berharap kejadian siswa yang sengaja melukai tangannya di Bengkulu itu diusut secara mendalam. Sehingga motif dari aksi itu terungkap.
“Ini penting supaya Kemendikbud, dinas dan sekolah secara keseluruhan bisa memberikan semacam respons yang benar atas fenomena ini. Jangan sampai respons kita yang salah melihat persoalan ini,” tutur dia.
