Boyamin juga meminta agar Ketua KPK, Firli Bahuri, tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. KPK harus tetap melakukan OTT jika ada orang atau pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.
“Pak Firli harus bersikap tegas dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam menjalankan tindakan hukum, termasuk OTT, dan tetap melaksanakan OTT jika ada orang yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti suap atau gratifikasi,” katanya.
MAKI juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Luhut karena dianggap melakukan intervensi terhadap kerja KPK. Menurut MAKI, koordinasi dengan KPK seharusnya dilakukan oleh Menko Polhukam, Mahfud Md.
“Saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menegur Pak Luhut agar tidak mengulangi dan mengklarifikasi pernyataan yang menghina OTT yang dilakukan oleh KPK,” katanya.
“Jika pemerintah perlu berkoordinasi dengan KPK, itu adalah tugas Menko Polhukam, Pak Mahfud, bukan Pak Luhut. Kita harus saling menghormati peran masing-masing, jangan seperti ini,” tambahnya.
