Jakarta,- Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan AMC meminta agar sistem zonasi PPDB dievaluasi total karena dianggap rawan pemalsuan dokumen.
“Sistem zonasi PPDB harus dievaluasi total. Alih-alih untuk pemerataan pendidikan, yang terjadi malah sistem Zonasi PPDB mendiskriminasi dan menumbuhkan budaya negatif yang merusak,” kata Furqan dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
Ia juga mengatakan bahwa sistem zonasi PPDB mendiskriminasi calon siswa yang seharusnya dijamin hak pendidikannya oleh konstitusi, hanya karena letak rumah yang tak masuk zonasi. Dia menilai sistem PPDB tersebut diduga akan membuat anak-anak desa atau pinggiran kota kesulitan mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu di tengah kota.
Tak hanya itu, menurutnya sistem zonasi telah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, pungli dan percaloan dalam PPDB. Dia mencontohkan temuan kasus 31 Kartu Keluarga (KK) palsu calon siswa baru di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu.
“Kasus penemuan 31 KK bodong calon siswa di SMA 8 Negeri Pekanbaru tersebut hanyalah puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaannya praktik pemalsuan KK tersebut terjadi jamak di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Furqan.
Lebih lanjut, di Kota Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bima Arya menyebut ada 155 pendaftar PPDB yang tidak sesuai domisilinya dengan yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).
“Tentu saja ini adalah budaya negatif dalam pendidikan kita yang dapat merusak basis moral si anak. Berbohong jadi dianggap biasa,” ujarnya.
