editor/sumber : faqih/biro adpim
SULTENG – Indek pengelolaan keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tengah belum maksimal. Karena hanya bertumpu pada satu indikator saja.
Mestinya, indek pengelolaan keuangan daerah atau IPKD menyandarkan pada enam dimensi. Yaitu: Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja di APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran dan kondisi keuangan daerah. Tidak hanya soal opini BPK RI saja.
Demikian pemaparan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulteng Farida Lamarauna, S.E., M.Si pada acara Bimbingan Teknis dan Penginputan Pengukuran IPKD kabupaten kota se Sulteng di aula BRIDA pada Rabu (25/10).
