Roy sendiri mendorong agar pemerintah turun tangan menangani polemik ini. Dia berharap pemerintah bisa menegaskan produk terduga afiliasi Israel seperti apa yang sebaiknya dihentikan penggunaannya oleh masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan bisa menyiapkan sejumlah jaring pengaman mengantisipasi dampak boikot tagar tidak berkelanjutan. Misalnya, subsidi ketenagakerjaan untuk mencegah PHK, subsidi pelaku usaha, pengurangan pajak PPh Badan, hingga subsidi listrik untuk membantu dunia usaha di masa-masa yang kurang produktif.
“Ini harapan kami yang disampaikan, pemerintah hadir membeli balancing dan observasi seperti yang dikatakan beberapa saat lalu. Yang diboikot itu hanya produk-produk yang diproduksi di Israel. Tapi kalau produknya tenaga kerjanya di Indonesia dan mematuhi aturan dan sebagainya itu dijaga marwahnya karena ekonomi kita,” kata dia. ***
Sumber: Detik.com
