Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulteng Tahun 2022 sebesar 15,17%, dan pada Tahun 2023 sebesar 11,91%, capaian ini telah melampaui/mencapai target yang diamanatkan dalam RKPD Tahun 2023 yang menargetkan sebesarsebesar 9,90 – 10,90%.
Selanjutnya LPE pada pada Tahun 2024 ditargetkan di kisasaran 13,70 – 15,30 dan pada Tahun 2025 pada Rancangan RKPD Tahun 2025 LPE di targetkan di kisasaran 9,11 – 11,11
Tingkat Kemiskinan sesuai Capaian BPS hingga Maret 2022 sebesar 12,33 persen, dan Maret 2023 sebesar 12,41 persen, Capaian tahun 2023 telah mencapai target yang dimanatkan dalam RKPD Tahun 2023 sebesar 12,29 – 12,42 persen. Sedangkan Untuk tahun 2024 ditargetkan di kisaran 10,30 – 12,26 dan pada Rancangan RKPD tahun 2025 ditargetkan di kisaran 9,54 – 12,20 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulteng pada agustus 2022 sebesar 3,0 persen menurun menjadi 2,95 persen pada tahun 2023. Capaian tahun 2023 tersebut telah mencapai target yang telah diamanatkan dalam RKPD Tahun 2023 yang menargetkan di kisaran 2,84 – 3,50 persen. Selanjutnya pada RKPD tahun 2024 di targetkan di kisaran 2,61-2,84 persen. Cudy dalam tempo tiga tahun ini telah menjadikan Sulteng raksasa yang siuman dari tidurnya.
KRITIK DIBALAS KRITIK
Ahmad Ali, anggota dewan terhormat dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Periode keduanya Pileg 2019 ia meraih 152.270 ribu. Suara yang sangat besar. 152 ribuan suara itu yakin secara politik Ahmad Ali akan memperjuangkan hak mereka. 152 ribu yang memilihnya itu berkontribusi secara konstitusional atas predikat anggota dewan terhormat.
Pertanyaannya, bagaimana kontribusinya selama 2019 -2024 ke Dapil Sulteng? Atau di periode sebelumnya 2014-2019? Bukankah anggota DPR RI memiliki hak konstitusional merancang alokai anggaran (APBN) pada sektor dan wilayah yang diperjuangkan. Adakah data dan fakta yang dapat dipaparkan dan dipertanggungjawabkan secara politik ke masyarakat Sulteng?
