Rapat koordinasi tersebut juga membahas beberapa kendala lainnya yaitu terkait beberapa lahan yang masih bersengketa, dan untuk hal ini, beberapa lokasi dimaksud sudah ada penyelesaiannya.
Selanjutnya juga dibahas untuk permasalahan sarana dan prasarana yang belum tersedia sepenuhnya di HUNTAP, yaitu berkenaan dengan sumber air bersih dan prasarana lingkungan (drainase) yang ada kerusakan.
Hadir pada pelaksanaan Rapat Koordinasi tersebut yaitu Pejabat dari KSP (Kantor Staf Presiden), Pihak PLN, BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sulawesi Tengah, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah,Biro Perekonomian dan beberapa Pihak lainnya. ***
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan
