Palu – Perseteruan Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota kian menajam. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Tojo Unauna (Touna).
Hingga saat ini, untuk Pilkada yang akan digelar akhir tahun2024 di Touna, menghadirkan beberapa kadidat yang akan bertarung. Salah satu calon yang kini telah memegang rekomendasi B1 KWK dari Partai Politik Pengusung yakni pasangan Ilham Lawidu, SH dan Hj. Surya. Ilham Lawidu, diketahui saat ini masih menjabat Wakil Bupati Touna, sementara Hj. Surya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Touna. Pasangan itu kini telah mengantongi B1KWK dari Partai Golkar yang beranggotakan 5 kursi di DPRD Touna dan Partai Perindo dengan modal 1 kursi DPRD Touna.
Selain kedua partai tersebut, pasangan Ilham-Surya juga digadang-gadang akan menggaet Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) untuk berada dalam satu gerbong pengusung. Namun upaya itu tentu tidak mudah. Sebab dalam upayanya itu, Ilham diterpa isu wahabi yang terindikasi dimainkan oleh oknum calon lain yang juga hendak menggaet PKB. “Ya benar, isu itu dimainkan salah satu kandidat lain yang punya keinginan untuk diusung PKB dalam Pilkada Touna,” ujar sumber yang kini berada di DPP PKB.
Masih menurut sumber, upaya oknum tersebut terkesan massif dilakukan untuk memprovokasi keputusan DPP PKB dengan tujuan agar B1KWK tidak diserahkan pada Ilham Lawidu, melainkan ke dirinya. “Upaya itu tidak baik dan sangat tidak elok dilakukan sebagai politisi yang katanya beragama,” tegas sumber.
Menanggapi hal itu, Andi Mulhanan Tombolotutu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tengah dengan tegas membantah isu tersebut. “Saya sebagai Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Sulteng dengan tegas hendak menyampaikan bahwa isu yang menyerang Ilham Lawidu sebagai orang yang berpaham Wahabi itu fitnah,” tegasnya via handphone, Sabtu (3/8).
Lebih lanjut, Andi Mulhanan Tombolotutu menjelaskan bahwa Ilham Lawidu adalah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ketika masih menjadi mahasiswa dan bahkan saat ini duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Tojo Unauna. “Di HMI sendiri lebih dominan diskusi-diskusi yang berkembang sifatnya egaliter dan inklusif. Jadi tidak ada celah sedikitpun untuk paham wahabi masuk dan berkembang sebagai bagian dari dinamika organisasi,” terang Toni, sapaan akrabnya.
Mantan Wakil Walikota Palu itu juga menegaskan bahwa dalam proses Pilkada KAHMI secara organisasi memilih langkah netral. Namun jika ada fitnah yang menyerang anggota KAHMI dengan materi-materi yang dapat menjatuhkan muruah maka tentu KAHMI tidak akan berdiam diri. “KAHMI dalam posisi netral. Namun bukan berarti kami akan mebiarkan jika ada isu yang menyerang dengan materi fitnah yang justru bertentangan dengan doktrinasi HMI dalam memandang perbedaan pemikiran,” ujar Toni.
