Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti berbagai kejanggalan dalam pengelolaan Anggaran Pendidikan 2025. Masalahnya bukan sekadar pemotongan nominal, tetapi juga ketidaktepatan dalam perencanaan dan distribusinya. Jika alokasi dana tidak jelas arah dan penggunaannya, kebijakan ini berpotensi semakin memperburuk ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Dr Tuti Budirahayu Dra M Si, juga menilai kebijakan itu harus ditelaah lebih lanjut.
Pemangkasan anggaran tidak boleh membebani sektor krusial seperti infrastruktur pendidikan dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar. Agus Junaidi, Dosen Ekonomi Pembangunan di Universitas Mulawarman, juga melontarkan kritik tajam. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memangkas anggaran beasiswa pendidikan tinggi, terutama jika alasan efisiensi ini justru untuk menutup pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
