Jika pendidikan dikorbankan demi program lain, kebijakan ini bukan lagi soal efisiensi, melainkan bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi muda. Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, mengkritisi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang meskipun baik, tidak harus diterapkan secara menyeluruh di semua sekolah.
“Program ini sebaiknya diterapkan di daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti Papua yang justru menolak MBG karena merasa tidak memerlukannya,” (Esposregional, 14/02/25). Selain itu Asisten Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI-LBH Semarang, Amadela Andra Dynalaida, menilai tidak masuknya pendidikan dalam anggaran prioritas sebagai tanda bahwa pemerintah kurang serius dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Di tengah polemik efisiensi anggaran, Pemerintah Prabowo-Gibran justru dengan bangga meluncurkan Danantara, di mana dana hasil efisiensi sebesar Rp300 triliun (sekitar 20 miliar dolar AS) akan dialokasikan untuk 20 proyek yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah mengalihkan dana ke Danantara untuk proyek infrastruktur dan investasi, sementara anggaran pendidikan,kesehatan, dan infrastruktur dasar justru dipangkas. Padahal, sektor-sektor ini krusial bagi kualitas hidup dan pembangunan manusia.
