Pendidikan bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga upaya mencetak generasi yang cerdas, kritis, dan mampu bersaing di tingkat global. Pemangkasan anggaran di sektor ini bukan hanya berisiko melemahkan sistem pendidikan, tetapi juga mengancam masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, bukan sekadar solusi jangka pendek seperti MBG yang justru merugikan generasi mendatang. Kebijakan ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika pendidikan terus diperlakukan sebagai sektor pendukung, bukan prioritas utama, krisis kepercayaan masyarakat akan semakin dalam. Padahal, di negara maju, pendidikan selalu ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan. Jika pemerintah benar-benar serius membangun bangsa, seharusnya pendidikan tidak menjadi sasaran pemangkasan, melainkan mendapat dana yang besar dan penguatan agar mampu mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global.
Dalam ekonomi Islam, harta rakyat dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk investasi. Rasulullah saw. mencontohkan pentingnya pendidikan dengan menetapkan tebusan tawanan Perang Badar berupa pengajaran baca-tulis bagi anak muslim, menggantikan harta ganimah. Ini bukti bahwa SDM lebih berharga dari sekadar materi. Politik ekonomi Islam mengutamakan pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan efisiensi yang justru memotong layanan wajib. Investasi diserahkan kepada individu dan swasta di pasar syariah, bukan mengorbankan sektor esensial seperti pendidikan.
