Pemotongan ini berisiko menghambat kemajuan bangsa. Pemerintah makin jelas lebih mengutamakan investasi keuangan daripada sektor vital bagi rakyat. Dalam Anggaran Kemenkeu 2026, pendidikan dan kesehatan hanya jadi prioritas pendukung, sementara program seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, energi, dan pertahanan lebih diutamakan. Bukti nyata, kepentingan rakyat tak lagi jadi fokus utama. (Pikiran Rakyat, 30/01/2025).
Pemerintah menempatkan pendidikan dan kesehatan di prioritas kedua, di bawah MBG dan kendaraan listrik, menunjukkan rendahnya perhatian terhadap sektor ini. Padahal, kualitas pendidikan Indonesia masih buruk. World Population Review 2021 menempatkan Indonesia di peringkat 54 dari 78 negara, bukti nyata bahwa pendidikan belum menjadi fokus utama. Survei PISA 2019 menempatkan Indonesia di peringkat 74 dari 79 negara, termasuk enam terbawah dalam sistem pendidikan menengah global. Ditambah fasilitas yang timpang, kesejahteraan guru yang rendah, dan kurikulum yang kerap berubah, pendidikan Indonesia masih jauh dari kata ideal.
Kehadiran Danantara ini juga semakin menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah negara ini hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, sementara kecerdasan dan kualitas sumber daya manusianya diabaikan? Negara yang mengabaikan pembangunan manusia dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata sejatinya menerapkan model pembangunan kapitalis. Jika pendidikan terus dipinggirkan, maka bangsa ini hanya mencetak tenaga kerja, bukan generasi berdaya saing. Penghematan anggaran seharusnya didasarkan pada data dan audit menyeluruh, dengan memastikan bahwa sektor yang dipangkas benar-benar bukan yang bersifat esensial. Jika berkaitan dengan mutu pendidikan, pemotongan anggaran seharusnya tidak dilakukan.
