Termasuk tiba – tiba polisi memeriksa 24 Camat se Banggai dalam dugaan pelimpahan kewenangan dari APBD. Termasuk juga memeriksa 12 saksi oleh Kejati untuk mengulik PT KLS. ‘’Kalian media mesti kritis memantau dugaab hukum sudah menjadi alat kepentingan politik. Itu tidak baik. Mahasiswa semester awal saja pasti mencurigai tindakan tindakan itu,’’ tutur Dr Zakiruddin Makruf, akademisi sebuah perguruan tinggi terbaik di Jogjakarta kepada redaksi.
‘’Saya usulkan agar Kapolri dan Kejagung panggil Kajati dan Kapolda Sulteng. Perlu Monev dari Aswas dan Propam bila perlu. Kenapa setelah putusan MK ada panggil memanggil. Ini hanya kecurigaan ya,’’ tandas akademisi kelahiran Banggai Laut itu.
