Menurut mantan aktivis mahasiswa Islam itu, sikap Tito menunjukkan ketidakpahaman terhadap realitas dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Tengah.
“Tito jangan asal bicara itu sama saja menyakiti para gubernur. Anda tidak tahu persis seperti apa kondisi di lapangan, apalagi di Sulteng. Ketika TKD dipotong, yang terdampak langsung adalah rakyat,” tegas Anleg yang kerab vokal bicara.
Katanya, kritik kepala daerah terhadap pemangkasan TKD adalah bentuk tanggung jawab mereka terhadap daerah, bukan bentuk pembangkangan seperti yang seolah-olah digambarkan oleh Mendagri.
“Gubernur itu pemimpin daerah yang tahu langsung kebutuhan dan kekurangan di wilayahnya. Kalau mereka bersuara, itu karena ada tekanan anggaran yang nyata. Bukan karena tidak loyal pada pemerintah pusat,” tambahnya.
