Safri menambahkan bahwa program-program strategis yang telah dirancang bisa terhambat karena kurangnya dukungan anggaran yang memadai serta pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal.
“Tanpa dukungan finansial yang cukup, pembangunan strategis bisa terhambat. Program prioritas yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan daerah akan sulit direalisasikan,” tambahnya.
Untuk itu, Safri juga meminta Mendagri untuk tidak hanya menegur gubernur yang bersuara, tetapi justru mendorong dialog terbuka antara pusat dan daerah.
“Jangan justru mematikan suara kepala daerah. Demokrasi kita tidak berjalan kalau pemimpin daerah tidak bisa menyuarakan kepentingan rakyatnya,” imbuhnya.
Mantan aktivis PMII ini menantang Mendagri untuk segera membuat regulasi yang memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mencari dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri.
“Jika Mendagri begitu gampang menegur para gubernur, kami menantang beliau segera buatkan regulasi yang jelas agar Pemda punya kewenangan luas mencari sumber pendapatan baru di wilayahnya,” tantang Safri.
Safri menegaskan pemerintah pusat tidak bisa hanya menuntut kepatuhan tanpa memberikan solusi konkret bagi daerah yang terdampak pemotongan anggaran.
“Jika hal sederhana seperti memberikan payung hukum untuk daerah agar dapat mandiri secara fiskal saja tidak bisa dilakukan, lebih baik Mendagri diam dan jangan banyak bicara menyalahkan daerah yang berjuang memenuhi kebutuhan rakyatnya,” pungkasnya. ***
