Safri menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pusat dan daerah dalam setiap kebijakan fiskal, agar dampaknya tidak justru menimbulkan ketimpangan dan memperlambat pembangunan di daerah.
“Jangan hanya melihat dari kaca mata pusat. Pemerintah daerah yang menghadapi langsung keluhan rakyat, kekurangan infrastruktur, layanan publik yang tersendat karena anggaran dikurangi. Itu yang harus dilihat,” tekannya.
Pemotongan TKD kata Safri, berdampak besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik khususnya di Sulteng, terutama kabupaten/kota yang bergantung pada dana dari pusat.
Safri mencontohkan Program 9 BERANI yang digagas pemerintahan Anwar-Reny yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai arah pembangunan nasional.
“Kalau anggaran dipotong, sementara kebutuhan di daerah terus meningkat, bagaimana bisa daerah menjalankan program-program strategis? Kritik para gubernur itu wajar dan harus dijadikan masukan,” tegasnya.
