PALU – Akses permodalan bagi UMKM saat ini ibarat ‘belum ada satunya kata dan tindakan’ Di semua kesempatan resmi semua masih tataran kebijakan. Bukan tindakan. Utamanya, perbankan konvensional menyertakan agunan.
Sebuah kendala subtansial bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Demikian wacana menguat di arena Puncak Festival UMKM dan Akses Permodalan diselenggarakan Pemerintah Kota Palu, di lapangan Vatulemo dalam beberpa hari terakhir.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, ketika menutup event tersebut Sabtu (22/11/2025) mengingatkan kembali agar akses permodalan bagi UMKM sudah menjadi tindakan. Karena keluhan akses modal dari perbankan ke UMKM masih tinggi. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Selamat dan sukses kepada OJK—semoga kehadirannya semakin memberikan manfaat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” ujar ILM.
Dengan tema “Sinergi Membangun Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Sulawesi Tengah Bersama UMKM”. lanjut Wawali menjadi tema faktual yang kini menjadi masalah pengembangan UMKM yang tumbuh, mandiri dan kuat.
Terbukti tegas Wawali, di dua bencana terjadi di Palu, baik bencana alam (2018) dan bencana non alam (Covid) UMKM telah menjadi sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penggerak ekonomi masyarakat.
“Di sinilah peran penting OJK, perbankan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja bersama, menghapus hambatan birokrasi, memperluas akses permodalan, meningkatkan edukasi keuangan, serta menghadirkan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tegas wakil wali kota.
Festival UMKM ditandai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Palu dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khairan Inti Amanah, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai langkah konkret memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. ***
