INDEPHT NEWS | REDAKSI
BAGIAN – 01 Dua politisi, Helmy D Yambas dari Partai Golkar dan Suryanto dari PDIP mengurai pendapat dan solusi penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 sebesar Rp1,2 triliun. Baca selengkapnya; https://kailipost.com/2025/12/apbd-sulteng-2026-turun-rp12-triliun-menanti-siasat-jitu-anwar-reny-bagian-01.html
Di bagian kedua ini, redaksi mengumpulkan semua informasi, termasuk di sosial media komentar Gubernur Anwar Hafid menyinggung ‘longsor anggaran’ 2026 sebagai sesuatu yang perlu diambil hikmahnya.
Di akun @DR H Anwar Hafid MSi tiktok 15 Oktober 2025 lalu mengaku akan menyusun secara cermat program yang benar benar sampai ke masyarakat (penerima manfaat). Ia yakin APBD yang Rp4,1 triliun dengan APBD (2025) Rp5,4 triliun hasilnya akan sama.
Olehnya, ia mewanti – wanti, ‘’Kepala dinas kalau anda tidak dapat meyakinkan saya, bahwa program menyentuh orang miskin mohon maaf, saya tidak akan berikan anggaran,’’ katanya di sebuah forum pengukuhan Kepala BPKP Sulteng, Agus Yulianto Ak.
Beberapa pejabat Pemprov Sulteng mengaku mengurangi biaya biaya honor dan perjalanan dinas ke luar daerah. Termasuk beberapa belanja modal di OPD-nya. ‘’Iya honor dan BBM serta perjalanan dinas kena efisiensi anggaran. Begitu juga belanja modal memang yang penting langsung saja,’’ tutur pejabat eselon II itu.
Pada laman pencarian google ringkasan AI, seorang politisi nasional asal Sulteng, Muhidin M Said menyebut justru efisiensi anggaran, – APBN memiliki manfaat untuk fokus pada program strategis. Termasuk menggerakkan ekonomi lokal. Misalnya; makan bergizi gratis (MBG) yang menggerakkan usaha mikro kecil sebagai pemasok bahan makanan. Tumbuh UMK, dan pada akhirnya daya beli masyarakat naik dari bawah.
ANOMALI OPD NON TEHNIS
Akibatnya di ujungnya, organisasi perangkat daerah yang non tehnis akan mengalami anomali. Karena kesulitan merumuskan program strategis yang langsung ke penerima manfaat (masyarakat).
Yang masih memiliki peluang ‘proporsional’ belanja modal tentu yang berkaitan dengan program – program strategis seperti ketahanan pangan, infrastruktur pendukung produksi pangan, UMKM, jalan, jembatan, pemukiman dan lainnya.
‘’Ya pada akhirnya kita diarahkan pada kedisiplinan fiskal. Tepat sasaran, menjaga inflasi dan ketidakpastian global,’’ kata politisi Partai Golkar yang kini Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu. ***
