Komnas HAM memandang bahwa dominasi konsesi korporasi skala besar yang berhimpit dengan wilayah penghidupan rakyat berpotensi memicu pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
Kepala Komnas HAM Livand Breemer, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan akumulasi modal korporasi.
PT Citra Palu Minerals (PT CPM): Menjalankan prinsip Bisnis dan HAM (UNGP) dengan menghormati hak masyarakat sekitar dan bersikap terbuka terhadap dialog mengenai pemanfaatan ruang yang adil bagi penambang lokal.
“Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya menjadi penonton atau bahkan dianggap ‘ilegal’ di tanahnya sendiri. Keadilan harus hadir melalui tata kelola sumber daya alam yang manusiawi. Kami akan terus memantau perkembangan ini guna mencegah terjadinya tindak kekerasan atau kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak hidupnya,” tutup Livand Breemer. ***
