‘’Sikap itu tidak etis dan berpotensi mencederai independensi lembaga negara. DPRD tidak akan gentar menghadapi cara-cara seperti itu.’’ Tandasnya dengan tertawa di balik saku layarnya, ‘’Kami tidak takut dengan pola-pola intimidatif semacam ini. DPRD bekerja berdasarkan fungsi pengawasan yang diatur undang-undang. Jangan coba-coba membawa nama institusi tertentu untuk menekan kami,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKB itu bahkan langsung meminta Sekretariat DPRD Sulawesi Tengah untuk segera mengundang secara resmi Kapolda Sulteng guna meminta klarifikasi atas pernyataan pihak perusahaan.
Anggota DPRD yang dikenal vokal dan kritis itu forum RDP menyatakan klarifikasi tersebut penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan nama aparat dalam konflik antara perusahaan dan masyarakat.
“Kalau ada institusi negara yang dibawa-bawa, kita minta penjelasan resmi. Jangan sampai ada kesan seolah-olah perusahaan ini kebal hukum karena mengatasnamakan aparat,” ucapnya.
