Zalzulmida Terpilih Ketua Komisi IV Lagi

  • Whatsapp
banner 728x90

PERUBAHAN Ketua komisi IV dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi tengah yang awalnya akan ada perlawanan dari beberapa anggota komisi IV untuk menggantikan, Zalzulmida Djanggola ternyata tidak berhasil. Dalam pemilihan ketua komisi IV yang berlangsung Senin (8/5/2017) di kantor DPRD sulteng tersebut terpilih secara aklamasi.

Berbeda dengan pemilihan ketua komisi II beberapa waktu lalu yang berlangsung alot dan menegangkan. Zalzulmida mampu mempertahankan jabatannya dengan tidak memiliki dinamika sedikitpun yang terjadi ditubuh komisi IV itu. Menurut sejumlah anggota komisi Zalzulmida memimpin komisi IV cukup baik meskipun dirinya tidak begitu intensip datang kekantor.

“Pemilihan ketua komisi IV berjalan dengan lancar, tidak ada reaksi sedikitpun dari anggota komisi lainnya, sehingga pemilihannya berlangsung secara aklamasi,” jelas Erwin Burase. Dalam penyusunan struktur komisi IV tersebut wakil ketua komisi IV Zainudin Tambuala dari partai Kesatuan Bangsa (PKB).

Sekretaris komisi, Marlela dari partai Demokrat. Begitu juga halnya dengan pemilihan ketua komisi III yang juga tidak berlangsung alot, ketua komisi III di pimpin oleh Zulfakar Natsir dari partai Demokrat, wakil ketua Mohamad Masykur dari partai Nasdem dan sekertaris Bram Toripalu dari partai PDIP.

Erwin Burase yang awalnya sebagai wakil ketua komisi IV legowo dengan tidak mendapatkan jabatan apa-apa di komisi. “Harus semua merasakan jabatan,” tambah erwin saat diwawancarai.

Mereka berharap agar semua mitra komisi IV dan Komisi III dapat bekerja seefisien mungkin, agar disisa masa jabatan DPRD provinsi yang kurang lebih dua tahun setengah ini mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab ada beberapa pekerjaan yang tidak begitu efisien dilaksanakan, misalkan didinas pendidikan dan beberapa dinas lainnya.

Menurut beberapa anggota DPRD provinsi pergub tentang pendidikan tersebut masih butuh dibedah, sebab pemberlakukannya terkesan memberatkan masyarakat. Mohamad masykur misalkan, dirinya menilai pergub tersebut solusinya tidak lain adalah disahkannya PI 10 persen adalah jawaban dari keluhan masyarakat tersebut.**

reporter: Mahbub/Dedi rahmat dai

 

Berita terkait