MOROWALI,- Hasil pleno penetapan bakal calon yang mendaftar di DPD II Partai Golkar Kabupaten Morowali, ada 8 bakal calon yang ditetapkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana juklak mekanisme dari DPP.
Salah seorang pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Morowali, Jumadin T Doranggi mengungkapkan bahwa Partai Golkar saat ini merupakan salah satu partai yang begitu banyak dilirik para politisi di Morowali karena dari 8 bakal calon yang mendaftar, 6 diantaranya bukan kader.
“Kami selaku kader dan juga sebagai pengurus DPD II sangat berbangga diri ternyata Partai Golkar Morowali hari ini semakin baik dari sebelumnya karena terbukti dari 8 yang ditetapkan, 6 diantaranya bukan kader namun Partai Golkar hari ini membuka ruang dan peluang, ini bukti bahwa setelah masa kepimimpinan
Bapak Silahudin Karim, Golkar Morowali semakin menunjukkan eksistensinya sebagai partai yang sehat dan terbuka dengan penuh transparansi walaupun sebenarnya ia sebagai kader dan ketua partai, ikut maju di pilkada Morowali nantinya” ungkapnya.
Adapun penetapan bakal calon Bupati-Wakil Bupati periode 2018-2023 yang merupakan tahapan agenda Partai Golkar dengan ketentuan minimal 5 dan maksimal 10 bakal calon yang mendaftar sebagai berikut:
- Drs H Ambo Dalle
2. Ir H Burhan Hamading, MH
3. Hisam Kaimudin
4. Drs H Maidhzun Ilwan Ridwan
5. Mauludin, S.Ag, M.Fil
6. Drs Taslim
7. H Silahuddin Karim, S.Sos
8. H Zaenal Abidin Ishak, ST
Sementara, Wakil Ketua I DPD Partai Golkar Kabupaten Morowali, Harsono berpandangan bahwa daftar nama bakal calon tersebut, semua berkesempatan sebagaimana dihadiri oleh 9 (sembilan) Pimpinan Kecamatan (PK) beserta pengurus sayap Partai Golkar telah ditetapkan pada hari ini tanggal 14 september 2017.
“Partai Golkar berkomitmen bahwa kesempatan semua bakal calon yang telah ditetapkan sebagai bakal calon bupati berhak memperoleh surat keputusan terkait calon bupati melalui Partai Golkar, atas dasar komitmen itu Partai Golkar mengharapkan dan mengutarakan visi-misi bakal calon dengan mengedepankan asas pemerintahan good governance dan clean governance, bukan sebaliknya atas asumsi yang sering terdengar ditengah-tengah masyarakat bahwa untuk menjadi calon bupati yang diusung partai politik, harus membayar mahar” jelasnya.
Selain visi-misi kata Harsono, calon bupati kedepan bagi Partai Golkar, hasil survei bakal calon juga menjadi pertimbangan untuk memperoleh keputusan akhir yang sifatnya final. “Persyaratan Partai Golkar tersebut, saya selaku kader berpandangan bahwa diantara bakal calon yang telah ditetapkan menjadi catatan penting kader partai tetap diunggulkan dan atau menjadi prioritas” tandasnya.
