WAKIL Bendahara Umum Partai Golkar Edwin Ricardo Silalahi menegaskan, rapat harian DPP Golkar pada 25 September lalu yang mengusulkan ditunjuknya pelaksana tugas (Plt) ketua umum menggantikan Setnov penuh rekayasa. Terutama hasil survei yang dijadikan alasan untuk mengganti Setnov karena elektabilitas Golkar yang terus turun.
“Ada beberapa kader Soksi yang jadi pengurus DPP yang pada saat tanggal 25 September rapat harian, kita hadir. Jadi pemberitaan yang beredar yang menyatakan bahwa rapat harian itu merekomendasikan kebijakan hasil survei itu manipulatif,” kata Edwin dalam konferensi pers SOKSI di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiGolkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9).
Dia menjelaskan, mayoritas peserta yang mengikuti rapat harian tersebut menolak hasil kajian yang disebutkan melibatkan 3 lembaga survei. Dan pihaknya pun menolak, karena tidak pernah menerima hasil survei.
“Itu survei ujug-ujug dibikin, terus direkayasa hasilnya Plt ketum dan ini bertentangan dan asas prinsip di Golkar. Karena agenda rapat tanggal 25 itu tentang materi pokok rapat kerja nasional tapi tiba-tiba muncul survei dan diarahkan. Ini adalah sebuah manipulatif yang dilaksanakan secara sistemik. ini adalah pembohongan publik, itu bukan rekomendasi harian,” tuturnya.
Pihaknya pun akan melakukan langkah-langkah organisasi, karena menurutnya langkah tersebut tindakan indisipliner. “Ini saya pikir kita ingin mengusulkan ke DPP, dan tentu ambil langkah-langkah organisasi. Karena menurut saya ini tindakan indisipliner,” terangnya.
Rapat tersebut awalnya akan digelar hari ini, namun menurut Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid rapat diundur hingga Jumat (29/9) besok pukul 13.00 WIB.
“Iya diundur besok ya,” kata Nurdin Halid saat dihubungi, Kamis (28/9).
Nurdin tidak menjelaskan alasan rapat tersebut ditunda besok. Namun, dia berdalih penundaan itu karena petinggi Golkar belum bertemu Setnov untuk menyampaikan hasil rekomendasi pengunduran diri dan penunjukan Plt.
Rencananya, Nurdin dan petinggi Golkar lain akan bertemu Setnov hari ini di RS Premiere, Jatinegara, Jakarta Timur. Hingga saat ini Setnov masih menjalani perawatan karena sakit vertigo hingga gangguan jantung.
“Iya rencananya hari ini,” katanya. Sejak Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, elektabilitas Golkar mulai merosot. Kondisi ini didapat melalui kajian elektabilitas yang dilakukan DPP Partai Golkar.
Partai Golkar bereaksi dengan menggelar rapat pleno pada Senin (25/9) kemarin. Hasilnya, keputusan rapat pleno meminta kesediaan Setya Novanto untuk mengundurkan diri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, mengatakan hasil rapat pleno telah disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
“Saya ingat betul itu intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri,” kata Kahar.
Ketua Koorbid Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyaimemprediksi tanggal 20 Oktober 2017 akan ada kepengurusan Partai Golkar yang baru. Hal itu setelah hasil rapat pleno yang menyatakan Ketua Umum DPP GolkarSetya Novanto harus mundur dan tunjuk pelaksana tugas.
“Kami prediksi sebelum 20 Oktober Golkar sudah harus lahir pengurus baru,” kata Yorrys di Puang Ocha, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).
Dia mengatakan Novanto harus dinonaktifkan karena harus fokus dengan kasus hukumnya. Selain itu, alasan lainnya adalah demi kesehatan Novanto.
“Rekomendasi politik kita meminta kepada Ketua Umum umum untuk dinonaktifkan. Dengan alasan dua, pertama, beliau mesti fokus untuk menyelesaikan kasus hukum, kedua karena kesehatan beliau. karena ini kan roda organisasi harus berjalan terus,” ungkapnya.
Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya.**
Sumber: merdeka.com
