DPR Minta IMIP Bantu PAD Morowali

  • Whatsapp
banner 728x90

Reporter/Morowali: Bambang Sumantri
KOMISI
VII DPR RI
meminta pihak PT Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP) membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali
karena daerah tersebut merupakan pusat operasi perusahaan yang bergerak di
bidang industri pertambangan tersebut. 

Hal ini dikatakan ketua tim
rombongan Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron, saat berdialog dengan jajaran
direksi PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah (20/7) pekan lalu.

Rombongan tim komisi VII
DPR RI berjumlah delapan orang, siang hingga sore tadi mengunjungi kawasan PT
IMIP di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. 

Selain melihat langsung
lokasi reklamasi di area tambang yang dikelola PT Bintang Delapan Mineral
(BDM), rombongan komisi VII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup,
riset dan teknologi, juga mengunjungi salah satu pabrik (smelter) dan melihat
langsung proses peleburan ore menjadi nickel Pig Iron (NPI) dan Stainless
Steel. 

Dalam dialog itu, anggota
komisi VII lainnya, Ahmad H.M. Ali juga mempertanyakan komitmen PT IMIP untuk
memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal asal Morowali. Selain itu,
anggota dewan Dapil Sulawesi Tengah ini juga meminta PT IMIP untuk memberikan
kuota khusus bagi siswa siswi asal morowali untuk bisa diterima kuliah di
kampus Politeknik Industri Logam Morowali (PILM). 

Menjawab pertanyaan
tersebut, Chief Eksekutif Officer (CEO) PT IMIP, Alexander Barus menyatakan
bahwa pihaknya sangat berkomitmen dan bersedia untuk membantu meningkatkan PAD
morowali, namun hal itu terbentur undang undang. “Undang-Undang menyatakan
bahwa seluruh pajak dan royalti harus disetor ke kas negara, nanti pemerintah
pusat yang menyalurkannya kembali ke daerah dalam hal ini Morowali dan Sulawesi
Tengah, andai ada aturan yang membolehkan dan mengharuskan kami menyetor
royalti dan pajak langsung ke kas Pemda Morowali, maka itu akan kami
lakukan” jelasnya.

Untuk tahun 2017 lalu, kata
Alex, total pembayaran pajak dan royalti yang disetor PT IMIP ke kas negara
kurang lebih sebanyak Rp2 triliun, naik dibandingkan dua tahun sebelumnya yang
hanya Rp1 triliun lebih.  Mengenai penggunaan tenaga kerja, Alexander
mengatakan, pihaknya sangat memprioritaskan tenaga kerja asal Kabupaten
Morowali dan Sulawesi Tengah, sepanjang memenuhi persyaratan yang
ditentukan. 

“Begitu komitmennya
kami untuk menggunakan tenaga kerja lokal sampai-sampai semua jurusan di
tingkat pendidikan strata satu kami terima. Bahkan, ijazah SMA pun kami
terima,’’ katanya. Khusus penggunaan tenaga kerja lokal, pihak PT IMIP
sejak delapan bulan terakhir membuka jalur khusus bagi calon karyawan yang
menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Morowali. Program itu dilakukan atas
permintaan Pemda Morowali. 

Terkait permintaan kuota
khusus bagi warga Kabupaten morowali dalam penerimaan mahasiswa baru di kampus
PILM, Alexander mengatakan bahwa itu bukan merupakan kewenangan mereka.
Pasalnya, kampus politeknik tersebut merupakan milik Kementerian
Perindustrian. 

“PT IMIP hanya sebatas
suport saja, misalnya kami membantu menyediakan peralatan di workshop dan
tenaga pengajar di kampus politeknik itu, selebihnya merupakan kewenangan dari
kementerian perindustrian,” ungkapnya. Dalam kunjungan tersebut, anggota
komisi VII DPR RI yang juga ikut hadir antara lain Adian Napitupulu, Peggy
Patricia Pattipi, Bambang Riyanto, Mercy Chriesty Barends, Ichwan Datu Adam dan
Joko Purwanto.

Sementara, pihak Pemkab
Morowali dihadiri Plt Bupati Bartholomeus Tandigala, Kadis Nakertrans Umar
Abdul Rasyid, Ketua DPRD Morowali Irwan, Wakil Ketua II Kuswandi.**

banner 300x90

Pos terkait

banner 580x60