9 Bulan Bencana Sulteng

  • Whatsapp

Hunian Para Korban Gempa Harus Diprioritaskan

Muat Lebih

Sumber: merdeka.com

Pemenuhan hak-hak korban bencana
gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada September 2018 silam
harus diprioritaskan. Hal ini harus menjadi prioritas semua pihak yang terlibat
dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana di Sulteng.
“Mereka harus diprioritaskan untuk secepatnya
difasilitasi hunian tetap dan agenda ekonomi untuk memulihkan mata pencaharian,
sesuai dengan master plan rencana induk yang telah ditetapkan,” kata Ketua
Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad HM Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/6/2019).
Menurut Ali, pemenuhan hak korban sangat penting.
Terlebih mengingat bencana gempa bumi, tsunami, liquefaksi dan tanah longsor
yang terjadi di lembah Palu Sulteng telah berlaku sejak 9 bulan lalu, tepatnya
28 September 2018 lalu. Sehingga terhitung hampir 9 bulan berlalu program
tersebut harus diprioritaskan.
“Artinya masyarakat korban sudah mengungsi
kurang dua bulan lagi satu tahun, harus ada kemajuan yang berarti, paling tidak
pemenuhan hak-hak korban disegerakan untuk dipenuhi,” kata anggota Komisi
VII ini.
Lebih jauh Ali menekankan, rehabilitasi kehidupan
manusia, terutama korban yang telah kehilangan tempat tinggal harus menjadi
skala prioritas. Agenda rekonstruksi kata dia bisa mengikuti secara beriringan.
“Agenda pemulihan kehidupan sosial korban
terdampak yang kehilangan hunian harus menjadi skala prioritas, infrastruktur
dan rekonstruksi lainnya yang bersifat fisik nanti bisa sambil
beriringan,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama Ali menyampaikan, saat
ini terjadi disparitas (perbedaan) tingkat kehidupan yang agak ekstreme
terutama wilayah perkotaan dengan desa yang menjadi zona terdampak bencana.
Banyak sekali orang kehilangan mata pencaharian, sementara kehidupan sosial
bergerak lebih cepat dari kemampuan adaptasi program rehab rekon untuk memenuhi
fasilitas sarana kerja.
“Disparitas kehidupan agak ekstreme (tajam)
karena kehidupan sosial bergerak cepat ke arah konsumsi normal di tengah
produksi dan pekerjaan yang belum pulih,” kata dia.
Ali mengemukakan, lapora Bank Indonesia
menyebutkan, kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah sedikit memburuk
paskabencana. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tengah pada
Februari 2019 mencapai 3,54 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang
sebesar 3,19 persen.
“Salah satu penyebabnya adalah dampak bencana
yang menyebabkan tenaga kerja kehilangan mata pencahariannya terutama pada
sektor pertanian dan perdagangan,” tandasnya.
Sebelumnya, sebanyak 6.655 pengungsi gempa,
tsunami dan likuifaksi di Palu masih tinggal di tenda-tenda dan selter
pengungsian yang tersebar di sejumlah lokasi, karena jumlah unit hunian
sementara (huntara) terbatas. Sejauh ini, huntara dibangun oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Non Government Organization
(NGO).
“Mereka tidak bisa masuk di huntara karena
kapasitasnya terbatas. Hanya sekitar 4.468 KK (Kepala Keluarga) yang bisa
ditampung,” kata Ketua Tim Validasi Data yang juga Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, Arfan, Minggu (26/5).
Dia mengaku belum tahu sampai kapan, 6.655
pengungsi yang tinggal di tenda dan selter pengungsian yang saat ini sudah
banyak yang rusak dan tidak layak pakai lagi itu terus tinggal di sana.
Mengingat pemerintah pusat melalui Kementerian
PUPR sudah memutuskan tidak akan menambah jumlah unit huntara yang dibangun
dari 699 unit yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Sebanyak
40.137 jiwa pengungsi di Palu, sebanyak 6.655 jiwa masih di tenda atau selter
dan sisanya sudah tinggal di huntara.
Dia berharap baik pemerintah pusat maupun NGO
dapat memikirkan dan mencarikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan
tersebut.
Persoalan lain yang saat ini dialami pengungsi
lanjutnya adalah jaminan hidup (jadup) yang ditanggung oleh Kementerian Sosial
yang hingga saat ini belum jelas. Ditambah lagi Kemensos hanya menanggung jadup
pengungsi yang menempati huntara yang dibangun Kementerian PUPR.
“Bagaimana dengan pengungsi yang tinggal di
selter dan tenda pengungsian? Bagaimana yang tinggal di huntara yang dibangun
NGO? Kemarin Wali Kota Palu sudah menolak itu, meminta agar jadup dari Kemensos
diberikan juga untuk pengungsi yang tinggal di selter dan huntara bantuan NGO,”
ujarnya.
Sementara itu, pmerintah mengajukan pinjaman
bantuan darurat Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction
(EARR) kepada Asian Development Bank (ADB) senilai USD 297,91 juta atau Rp 4,25
triliun, untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah
(Sulteng) pasca gempa tahun lalu.
Nantinya, akan dibagi ke dalam dua proyek yang
akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
dan Kementerian Perhubungan. Di mana pinjaman sebesar USD 188,16 juta diajukan
untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber
daya air di Sulteng, sementara pinjaman untuk proyek infrastruktur transportasi
pelabuhan dan bandar udara bernilai USD 109,75 juta.
“Saat ini, proposal sedang dalam proses
internal Pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan dari Kementerian
Keuangan. Semoga dalam waktu dekat ini dapat diusulkan dan dinegosiasikan
dengan pihak ADB,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara Bilateral Meeting with
Southeast Asian Department (SERD) ADB di Nadi, Fiji, melalui keterangan
resminya, Rabu (1/5).**

Pos terkait

banner 580x60