Ishak: Sumpah Tak Terima Suap

  • Whatsapp
@Ishak Cae/Firmansyah KP

Reporter:
Firmansyah Lawawi/Yohanes Clemens

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu,
Ishak Cae berani bersumpah tidak ada aliran dana pembayaran hutang jembatan IV
ke legislator Dekot Palu.

Isu suap sempat memanas karena pernyataan mantan
Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, dan juga mantan Ketua DPRD Kota Palu, Iqbal Andi
Magga, yang mengaku pernah ditawari fee (imbalan) miliaran rupiah dari PT
Global Daya Manunggal (PT GDM) jika meloloskan pembayaran hutang pembangunan
Jembatan IV Palu sebesar Rp16,4 miliar.
“100.000 persen tidak ada aliran  dana yang mengalir ke kantor DPRD Palu. Saya
yakin, tidak ada aliran dana tersebut,” ucap Ishak Cae, di Palu, Kamis
(4/7/2019).

Dia menegaskan bahwa pembayaran jembatan IV
tersebut, sebelumnya telah dibicarakan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Palu.

“Alangkah bodohnya jika hal itu tidak
dirapatkan di Banggar. Ada notulennya itu,” katanya dengan nada suara
tinggi.

Pembayaran jembatan IV senilai Rp14 Milyar, lanjut
Ishak Cae, sudah melalui rapat Forkopimda.

“Rapat tersebut dihadiri pihak Forkopimda.
Saya menegaskan agar Jembatan IV tidak usah dibayarkan. Karena sudah
rusak,” ucap dia.

Dia menyarankan agar dilakukan pemeriksaan
kekuatan hukum atas keputusan terkait pembayaran jembatan IV. Ternyata kata
Ishak Cae, hal itu harus dibayarkan. Setelah sebelumnya wali kota meminta fatwa
dari Pengadilan Palu.

“Jika tidak ditindak  lanjuti atau tidak dilakukan penbayaran Rp14
Milyar  atas jembatan IV itu, kedepannya
pemerintah kota akan berhutang terus. Karena hutangnya berbunga terus,”
tandasnya.

Menurut Ishak Cae, uang Rp14 Milyar yang
dibayarkan oleh Pemkot Palu, merupakan dana pokok dari Jembatan IV tersebut.
Namun dia tidak menyebutkan jumlah totalnya.

“Pembayaran Rp14 Milyar tersebut, merupakan
dana pokok dari Jembatan IV,” sebutnya.

Pernyataan Rusdy Mastura maupun Ikbal Andi Magga
hanya mengatakan pernah ditawari sejumlah uang. Namun Ishak Cae mengatakan
bahwa keduanya tidak menyebutkan adanya aliran dana.

“Mereka hanya mengatakan pernah dijanjikan
uang. Tapi tidak mengetahui adanya aliran dana yang masuk ke DPRD Palu. Hanya
Alimudin H Alibau yang mengatakan di media ada mengalir uang Rp2 Milyar ke DPRD
Palu. Olehnya, saya pernah meminta agar hal itu diusut di Badan Kehormatan DPRD
Palu,” terangnya.

Terpisah, menurut pengamat politik dan kebijakan
publik Universitas Tadulako (Untad), Dr Irwan Waris  sebaiknya isu soal penyuapan, segera di
selesaikan dengan cepat,agar Jembatan IV segera dibangun kembali.
“Jangan hanya wacana-wacana saja yang digulir
terus di pemerintahan. Apa lagi saat ini ada wacana yang lagi bergulir di
masyarakat soal dugaan isu suap pembangunan jembatan IV di DPRD,” kata Dr
Irwan Waris, saat dihubungi Kaili Post, Kamis, 4 Juli 2019.
Tentu, ujar Dr Irwan, dengan isu ini dapat membuat
semakin tundahnya pembangguan Jembatan IV, yang sudah dalam wacana sebelumnya.
Apa lagi perlu kita ketahui, kata dia, jembatan ini adalah icon Kota Palu, dan
tempat penyebrangan alternatif.
“Jangan karena ada masalah ini, kita tunda
lagi pengerjaan jembatan ini. Coba jika ada isu soal penyuapan, segera di
selesaikan dengan cepat, supaya pembangunan jembatanpun dapat berjalan. Jangan
cuman wacana-wacana saja di tingkat DPRD,” jelasnya.
Olehnya, diminta kepada DPRD untuk cepat
selesaikan jembatan yang menjadi kebanggaan Kota Palu tersebut. Jangan hanya
diam-diam saja, kasihan masyarakat harus susah kesana-kesini.
“Olehnya, Pemkot, DPRD Kota Palu, dan Pemprov
Sulteng berupaya secara serius untuk segera membangun Jembatan IV dan jalan
yang menyertainya. Pemkot juga diharapkan memperbaiki berbagai jalan yang rusak
di dalam kota. Ini penting mengingat masyarakat memang membutuhkannya.
Keseriusan itu juga menunjukkan Pemkot dan warganya benar benar bangkit dan
kuat,” pintanya.
Salah satu pakar hukum Yohanes Budiman Napat SH,
meminta pemerintah untuk membangun kembali jembatan tersebut. “Sebagai
icon Kota Palu, perlu kiranya di bangun kembali dengan lebih awal mengkaji
kelayakanya. Setidaknya studi amdal pembanggunan itu penting untuk sedikit demi
sedikit menghilangkan trauma warga,” ujar Yohanes Budiman Napat.
Sedangkan, terkait dengan isu suap jembatan IV
tersebut, Yohanes Budiman menilai, kalau sebatas isu perlu di gali darimana
sumber infonya silahkan di usut oleh pihak berwajib.
“Jika ada indikasi suap, aparat harus bongkar
apa motivasi penyuapan dan kepada siapa disuap, dan siapa penerimanya. e dari
dulu masalah ini terus bergulir tapi tidak pernah berujung akhir, mestinya di
respon semua pihak apalagi mantan wali kota sudah membuka diri untuk meminta
KPK mengusut.
Asalkan DPRD memang punya bukti yang jelas untuk
melapor kepada pihak berwajib. Jika proses ini melalui hearing atas temuan DPRD
silahkan buatkan kesimpulan lalu laporkan kepada pihak berwajib, jangan hanya
dijadikan komoditas politik,” pungkasnya.**

Pos terkait

banner 580x60