Reportase: andono wibisono/ikhsan madjido/dika
SETAHUN Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi yang melanda Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan sebagian Kabupaten Pargi Moutong 28 September 2018 lalu mengetuk sejumlah daerah mengulurkan bantuannya.
Selain berupa material bahan tenda, makanan dan peralatan pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menerima dana sebesar Rp102 milyar hingga akhir 2018. Pada tahun 2019, menerima tambahan bantuan sebesar Rp5 milyar dari Mayapada.
Demikian ditegaskan Gubernur Longki Djanggola kepada media cetak, elektronik dan media digital di ruangannya, Selasa sore, 17 September 2019.
Gubernur didampingi Asisten Pembangunan
Setdaprov Elim Somba, Kadis PU Bina Marga dan Tata Ruang Syaifullah Djafar, dan
salah satu Tim Tehnis Asistensi di Bappeda Patta Tope serta Kabiro Humpro Haris
Kariming. Dalam pertemuan yang diberi tajuk ‘Evaluasi Setahun Penanganan
Bencana di Padagimo’ itu, gubernur secara detail menjelaskan program sejak
tahap tanggap darurat hinga saat ini tahap rekonstruksi.
Dana Rp107 miliar itu mekanismenya langsung masuk ke rekening Pemprov dan masuk dalam batang tubuh APBD. Dana itu juga akan diperiksa BPK RI dan BPKP.
“Dana itu termasuk yang dari warga DKI yaitu 60 miliar rupiah yang seperti disampaikan dan diantar sendiri Pak Anies (gubernur DKI) ke saya di ruangan ini,’’ tandas Longki lagi.
Disambungnya, bahwa dana Rp60 miliar bantuan DKI sesuai dengan amanat pemberi bantuan, maka semuanya diperuntukkan untuk perbaikan dan penanganan infrastruktur.
“Itu amanat Pak Anies kalau bisa sesegera mungkin bantuan DKI untuk membenahi infrastruktur. Kebetulan juga hal itu sangat kita butuhkan infrastruktur jadi semuanya untuk itu,’’ terang gubernur.
Menjawab soal bantuan-bantuan dari luar negeri, Longki mengaku bahwa bantuan itu masuk ke Departemen Keuangan RI. Karena masuk ke departemen, pihaknya hanya menunggu.
“Ya
namanya bantuan luar negeri ya harus masuk ke negara dahulu. Pasti proses dan
mekanisme negara dengan negara pasti ada. Kami hanya penerima saja. Walaupun
banyak pimpinan pimpinan negara datang langsung ke sini,’’ terangnya.
Pada tahap rekonstruksi, sejumlah pekerjaan sudah ditender dan dikerjakan. Demikian juga untuk tahun 2020 mendatang. Yaitu pembangunan ruas jalan lingkar dalam Palu, Jembatan IV hibah Jepang, Tanggul Penahan abrasi Teluk Palu, jalan sekitar Pantai Talise akan dinaikkan sejajar dengan tanggul dan seterusnya.
Demikian pula dengan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan sejak tahun lalu 2018 sudah dibangun di lokasi darurat. “Tetapi, di tahap rekonstruksi ini tidak ada bangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan apapun di zona merah atau ZRB empat. Nanti bertentangan lagi dengan RTRW yang sedang disusun,’’ jelasnya.**
