Banggai,- Saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pimpinan OPD dan Camat sekabupaten Banggai, yang berlangsung di Ruang rapat umum kantor setda Kabupaten Banggai, Selasa (16/6/20), Bupati Banggai meminta TPAD menjelaskan secara rinci perkembangan anggaran yang terjadi.
Bupati Herwin Yatim menjelaskan, polemik anggaran yang terjadi hari ini mengakibatkan Kami selaku Pimpinan daerah dinilai oleh para pimpinan OPD seolah-olah terlalu sadis dalam merasionalisasi anggaran.
“Saya berharap kepada TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjelaskan dengan terperinci dan mencarikan solusi terkait isu yang berkembang saat ini. Banyak isu hangat perihal anggaran yang berkembang, yang mendegradasi kan pemerintah,” kata Herwin.
Herwin melanjutkan, saya mencoba mengobjektifkan pemikiran saya secara umum bahwa ada informasi masalah pelayanan kesehatan di tingkat bawah terkait honor, terkait operasional yang sudah tidak ada anggarannya, yang paling fatal itu adalah informasi dari desa yang sudah tidak memiliki honor dan persoalan-persoalan lainnya.
“APBD kita 1,7 triliun, belanja barang jasa saja sudah tidak bisa, belanja perbaikan perbaikan lainnya tidak bisa, bahkan tunjangan-tunjangan kita terpotong. APBD desa kita sudah terpotong, bahkan proyek-proyek tidak bisa dilaksanakan, honor tenaga kesehatan kita terpotong,” jelasnya.
Ini semua, kata Dia, kalau tidak dijelaskan dengan baik oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kepada teman-teman OPD, kepada teman-teman legislatif, kepada saya selaku bupati dan wakil bupati dengan baik, ini bisa mengganggu kenyamanan kerja kekompakan dan ritme kerja perangkat daerah, terang bupati.
“Persoalan anggaran harusnya tidak terjadi, apabila dikelola dengan baik. Ketua tim TAPD dan anggota harusnya bisa meramu sedemikian rupa perihal kebutuhan anggaran kabupaten banggai secara makro,” pungkasnya.
Selain itu wakil bupati banggai Mustar Labolo menambahkan, pihak kami perlu meluruskan informasi yang beredar terkait pemotongan anggaran sekretariat dewan, bahwa anggaran sekretariat daerah yang includ didalamnya anggaran operasional KDH dan WKDH juga sama mengalami pemotongan anggaran yang ekstrime.
Bahkan anggaran kesehatan pimpinan daerah pun mengalami rasionalisasi.
Saya juga menekankan kepada TPAD agar selalu melaporkan deskripsi garis besar perkembangan rasionalisasi anggaran saat ini kepada saya tentunya sebagai wakil bupati, ujarnya.
Sehingga, kata Dia, kami juga mengetahui bagaimana postur dan kondisi anggaran kita saat ini. Sehingga kami juga dapat menetralisir pandangan yang memojokkan pemerintah, ucap wabup. ***
Reporter/editor: Imam Muslik/yohan
