MOROWALI,- Belum juga normalnya pasokan listrik di Kabupaten Morowali masih dikeluhkan oleh masyarakat. Bupati Morowali, Taslim pun bukan suara terkait masih dilakukannya pemadaman listrik oleh pihak PLN Rayon Bungku tersebut.
Ia mengatakan bahwa PLN bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), namun merupakan perusahaan negara khusus yang bertanggung jawab tentang listrik.
Dikatakan Taslim, Pemkab Morowali sudah berkontribusi besar terhadap PLN, diantaranya membangun beberapa jaringan yang ada di Morowali yang nantinya akan dipakai oleh pihak PLN.
“Mengenai ketersediaan daya, saya pikir hari ini bukan berarti kita kekurangan daya, dari tahun ke tahun itu ada penambahan daya di PLN tetapi ini tidak seiring dengan perkembangan daerah kita dengan banyaknya kebutuhan itulah yang membuat defisit. Lima tahun lalu Morowali ini belum cukup 10 Mega, hari ini kita sudah diatas 10 Mega, tapi tidak juga cukup, mudah-mudahan pihak PLN bisa ada upaya secepatnya mengantisipasi penambahan daya, walaupun hari ini kita sudah lihat pembangunan Gardu di lokasi KTM, itulah yang menjadi solusi bagi kita karena nanti aliran Sulewana Kabupaten Poso akan masuk ke Morowali,” ungkap Taslim.
Ia menuturkan, pihak pemerintah tidak mengintervensi PLN karena merupakan perusahaan yang independen.
“Jakarta saja kalau macetnya saja sering, Presiden pun tidak mengintervensi karena dia memang punya kewenangan punya tanggung jawab sendiri, cuma kadang masyarakat itu salah memahami termasuk mungkin teman-teman yang kadang sering memberi komentar itu juga tidak paham, mati listrik, Pemda yang salah, itu bukan tugas kami, bukan tanggung jawab kami, itu murni tanggung jawab PLN, tapi kami juga punya kontribusi terhadap PLN membangun jaringan, itu kontribusi besar,” terangnya.
Tahun ini lanjut Taslim, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, Pemkab membangun jaringan di Desa Umpanga yang selama ada Trans Umpanga, itu tidak pernah ada jaringan.
“Di Kabera juga ada penduduk transmigrasi dan saat ini kita bisa membangun jaringan yang akan mereka nikmati, termasuk wilayah Pulau Paku yang akan kita konekkan dengan PLN, kami sudah memperbaiki jaringannya dan juga kami sudah siapkan bantuan meteran gratis sekitar 1.500 bagi masyarakat, itu adalah wujud nyata peran kami dalam rangka untuk membantu PLN memenuhi kebutuhan listrik masyarakat kita,” ungkapnya.
Dikatakannya, selain kontribusi Pemkab Morowali, pihak PT IMIP juga telah menggelontorkan dana sekitar Rp50-an Milyar.
“Termasuk pihak IMIP juga membangun jaringan yang biayanya lima puluh sekian milyar, kemudian memberikan daya lagi lima Mega, hari IMIP bukan tidak memberi bantuan daya, tapi IMIP sudah mau defisit juga, aliran listrik IMIP merupakan aliran yang dibangun secara pribadi oleh perusahaan, bukan supplay dari PLN, bahkan sudah memberikan sebagian untuk kebutuhan masyarakat, jadi jangan dikaitkan antara kecukupan daya di kawasan industri dengan kebutuhan masyarakat, tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, kecuali itu dari PLN kemudian kita yang dikurangi, wajar kalau masyarakat mengeluh,” ujar Taslim.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala PLN Rayon Bungku, Amirul Huda mengenai masih adanya pemadaman bergilir menjelaskan bahwa kondisi daya mampu pembangkit masih dalam kondisi defisit daya.
“Hal ini dikarenakan material baseboard panel PCC 3300 unit 5 dan material panel PCC 3.3 unit 1 belum tiba hingga saat ini, ditambah lagi kondisi debit air untuk PLTM dalam kurun waktu 3 hari ini masih belum bertambah dan stabil, sehingga daya mampu PLTM juga turut turun dari daya terpasang,” ujarnya, Jum’at (19/03/2021).
Ditanyakan soal apakah PLN Rayon Bungku pernah melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif, Amirul Huda menjelaskan secara singkat.
“Dengan DPRD sudah, kalau dengan Bupati hanya koordinasi via Kadis Perumahan saja,” tandasnya.***
Reporter: Bambang Sumantri
