Jakarta,- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada 19 kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran Covid-19, mulai belanja peralatan penanganan Covid-19, hingga insentif tenaga kesehatan.
Dengan serapan anggaran Covid-19 terburuk, Sulteng termasuk dari 19 kepala daerah yang mendapat teguran keras dari Mendagri.
Dari 34 provinsi, Sulteng menempati urutan pertama terburuk dalam realisasi pendanaan untuk penanganan Covid-19. Sulteng menganggarkan dana Covid-19 sebesar Rp153,25 Milyar. Per 22 Juli 2021, baru direalisasikan 0,07 persen.
Terkait rendahnya serapan tersebut, Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Sulteng, Sony Tandra mengaku heran dengan anggaran Covid-19 di Sulteng. Anggaran ada, tapi belum direalisasikan.
“Uangnya ada, tapi belum terealisasi, hambatannya dimana? Uang ada, tapi tidak dibelanjakan. Ini kan anggaran BTT? Kenapa takut membelanjakan?,” kata Sony yang juga Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Minggu (1/8/2021).
Politisi NasDem itu menyebut OPD yang menangani Covid-19 tidak siap terhadap lonjakan Covid-19 di Sulteng.
“Rendahnya serapan ini juga diakibatkan tidak adanya rencana kerja Satgas Penanganan Covid-19 Sulteng dan beberapa kepala OPD juga tidak melakukan apa-apa, karena dengan alasan takut memakai anggaran BTT (Belanja Tak Terduga-Red),” kata Sony.
Olehnya dia meminta Gubernur Sulteng untuk mengganti kepala OPD yang takut melaksanakan tugas.
“Begitu juga yang membuat birokrasi berbelit-belit dalam penggunaan anggaran Covid-19 juga diganti saja, karena yang akan jadi susah adalah masyarakat kita,” tegasnya.
Senada, anggota Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Sulteng, Fairus Husen Maskati mengatakan tanpa perencanaan atau kesiapan yang matang, Satgas takut menggunakan anggaran. Takut terkena masalah anggaran Covid-19 dikemudian hari.
“Saya melihatnya karena administrasi dan birokrasi cenderung lambat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara, prosesnya cukup rumit mulai dari perencanaan, penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran, mekanisme penyaluran dana, proses verifikasi, dan sebagainya,” jelasnya.
Fairus tidak menampik adanya proses penyesuaian data masyarakat terdampak pandemi di lapangan. Akibat lonjakan kenaikan kasus Covid-19 variant baru ini jumlah warga terdampak pun drastis bertambah sehingga pemda perlu memperbarui kembali data terkait kesehatan.
Pihaknya meminta komitmen dari kepala daerah, SKPD dan DPRD untuk melakukan perubahan agar tidak menghambat dari proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga berimbas ke penyerapan.
“Tapi, nanti kita liat kembali yah pada RDP Senin (2/8/2021) besok, kita dengarkan apa yang menjadi kendala mereka terkait rendahnya serapan anggaran di Sulawesi Tengah,” kata politisi PPP dapil Toli-Toli Buol itu.
“Yang pasti kali ini kita sama-sama melakukan pengawasan ketat terkait penggunaan anggaran dan penyerapan anggaran Covid ini,” tutupnya.***
Reporter: Ikhsan Madjido
