Muharram: STOP Siksa Pasien dan Nakes Covid Dalam Tenda

  • Whatsapp
SS: Zoom Meeting DPRD Sulteng Bersama Pihak terkait Penanganan Covid-19

Palu,- Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Sulteng meminta Satgas Penangan Covid-19 untuk menghentikan perawatan pasien Covid di dalam tenda.

Rumah sakit di Kota Palu saat ini sudah kelebihan kapasitas untuk merawat pasien terpapar Covid-19. Tidak adanya kesediaan tempat tidur membuat beberapa pasien harus dirawat di tenda darurat.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus dan Satgas Penanganan Covid, Senin (2/8/2021), Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan isolasi terpusat dengan menyewa hotel tidak seperti sekarang isolasi mandiri yang tersebar tanpa kontrol yang ketat. APBD Provinsi Sulteng tahun 2021 tersedia 119 milyar.

“Saya kira cukup untuk menyewa hotel untuk merawat pasien bukan dengan cara mendirikan tenda. Tenda darurat itu hanya menambah penderitaan pasien dan nakes,” kata Muharram Nurdin di ruang sidang utama DPRD Sulteng.

Menurutnya, dana Covid yang 119 Milyar baru 30 persen cair, itu bisa digunakan untuk menyewa hotel dan penginapan. Tanpa menunggu pengesahan APBD perubahan.

“Bagaimana tersiksanya para nakes yang sudah mengenakan APD yang sudah panas dan di dalam tenda lagi. Jadi saya minta tenda-tenda darurat ditiadakan,” pintanya.

Sementara untuk mensiasati jumlah nakes yang terbatas, pemerintah daerah bisa menyewa mahasiswa dari Fakultas kedokteran dan siswa smk kesehatan yang ada di Palu.

“Saya kira dengan mengundang mereka untuk terlibat pasti keluhan soal kekurangan nakes sedikit bisa teratasi,” jelasnya.

Selain itu pemerintah juga harus punya target jumlah masyarakat yang divaksin setiap hari. Oleh karena itu harus ada upaya ekstra untuk mendatangkan vaksin.

Kembali ke soal isolasi, dia juga menyarankan pemerintah menggunakan jasa rumah-rumah makan sebagai penyedia makanan dengan transportasi grab. Dengan demikin selain pelayanan kesehatan pemerintah juga sudah menggerakkan roda ekonomi khususnya kepada pelaku usaha kecil.

Untuk keluhan kekurangan oksigen, sebaiknya pemerintah mengundang distributor dan penyalur untuk membantu pemerintah dengan menjamin ketersediaan pasokan dan tidak menaikkan harga. ***

Reporter: Ikhsan Madjido

Berita terkait