DPRD Sulteng Belum Anggarkan Pengadaan Mobil Dinas

  • Whatsapp
banner 728x90

PALU “Memangnya mobil pribadi saya belum cukup? Harus minta – minta mobil dinas yang sudah ada? Bikin malu !!! Itu bukan saya sekali. Entahlah siapa yang dimaksud itu,’’

Penggalan pesan teks itu dikirim Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira kepada redaksi Kaili Post (Rabu, 1/9/2021).

Kepada redaksi dia mengatakan bahwa selama ini dirinya tidak pernah menggunakan mobil dinas jabatan sebagai ketua. Ia justru lebih nyaman menggunakan mobil pribadinya sendiri.

‘’Mobil pribadi saya ada beberapa kenapa mesti minta mobil dinas lagi? Bukan saya itu,’’ tambahnya.

NSL, sapaan Nilam Sari Lawira bereaksi pemberitaan di salah satu media online bahwa Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan pembelian mobil dinas untuk pimpinan DPRD.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi dan pemulihan pasca bencana 2018 lalu dirinya masih sibuk membicarakan mobil dinas baru.

‘’Itu namanya sudah tidak memiliki hati atau empati. Harusnya anggaran itu langsung diprioritaskan dan menyentuh masyarakat. Baik pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Bukan untuk hal – hal yang tidak penting, apalagi mobil. Ketua PURT itu tidak tau mungkin dan tidak pernah saya komunikasi soal mobil dinas. Entah siapa yang dia maksud pimpinan, konfirmasi saja ke beliau siapa yang dimaksud pimpinan biar jelas,” tulis NSL panjang lebar.

Terpisah, Ketua PURT DPRD Sulteng, Ronald Gulla menegaskan pimpinan DPRD terkhusus ketua DPRD tidak pernah meminta pengadaan mobil dinas.

Dia menilai agak sedikit ‘lebay’ pemberitaan yang beredar mengenai pengadaan mobil dinas di DPRD Sulteng.

Pasalnya rencana pengadaan mobil dinas belum masuk dalam anggaran Sekretariat DPRD Sulteng baik tahun ini maupun tahun depan.

“Rencana pengadaan mobil tahun ini merupakan inisiatif dari PURT yang saya pimpin. Namun ini barulah wacana. Yang saya sampaikan kemarin bahwa kami berencana dan akan disesuaikan dengan keadaan,” jelas Ronald dalam rilis Rabu (1/9/2021).

Dijelaskan rencana pengadaan mobil pimpinan DPRD adalah yang usianya sudah lebih 5 tahun, sehingga tidak ada salahnya PURT mewacanakan untuk merencanakan untuk membahasnya.

“Namun sekali lagi saya sampaikan ini baru sebatas rencana yang saya sebagai ketua PURT akan membicarakan baik dengan PURT maupun pimpinan,” tegas politisi PAN itu.

Tugas PURT, kata dia, adalah merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD sehingga walaupun tidak diminta pimpinan, sebagai ketua dan anggota PURT berusaha merencanakan kebutuhan pimpinan dan anggota, baik itu ATK, tinta printer, operasional listrik, air, tisu, dan hal hal lain termasuk kendaraan dinas pimpinan.

“Namun semuanya kami bahas dulu dan rencana kami laporkan. Artinya pimpinan juga belum tahu hasil perencanaan dan pembahasan 2022. Nanti hasil pembahasan itu yang kami laporkan apakah disetujui oleh pimpinan dan teman-teman semua serta apakah anggaran mencukupi untuk itu. Ini baru perencanaan yang dibahas PURT saja,” jelasnya.

Pihaknya berharap masalah pengadaan mobil dinas di DPRD tidak perlu lagi dipersoalkan karena keadaannya dan kondisinya belum memungkinkan untuk kendaraan dinas. PURT hanya menjalankan tugas untuk merencanakan dan mengurai secara detail kebutuhan kebutuhan sekretariat, pimpinan dan anggota DPRD.

Adapun masukan dari publik dan masyarakat sudah menjadi catatan PURT dalam menyusun kebutuhan sekretariat dengan bijak dan efisien.

Jurnalis kailipost.com: Ikhsan Madjido

Berita terkait