Investigasi Reporting Pokok Pokok Pikiran DPRD Sulteng TA 2022
Editor/wartawan : andono wibisono/tim redaksi
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengaku awal tahun 2022 sudah tiga kepala daerah ditangkap tangan oleh komisi anti rasuah, KPK. Bahkan, Tito menyebut salah satunya OTT akibat biaya mahal dalam ivent politik lokal. Hal itu dikatakan Tito depan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia 25 Januari 2022 secara virtual didampingi Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Makmun Amier salah satu pesertanya.
SELAMA Dua pekan tim redaksi kailipost.com mengulik referensi aturan, dan jumlah serta nilai pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD Sulawesi Tengah. Ada informasi sumir sampai mendekati valid diperoleh. Karena Pokir bersentuhan dengan nuansa politis, sejumlah sumber primer banyak yang enggan berani disebut namanya. “Habis karier kita Pak kalau mau masuk (jadi sumber) media. Yang jelas memang banyak Pokir tahun ini di disini,’’ ujar salah satu pejabat eselon III kepada tim redaksi.
Hasil penelusuran tim baik di dokumen KUA PPAS dan RKA OPD sulit mendeteksi mana aspirasi masyarakat yang berupa Pokir dan mana sejak awal adalah program yang digagas OPD dari penjabaran Renstra ke Renstra OPD. Pihak Bappeda Sulteng juga enggan memberikan data valid ke wartawan.