Namun, kuat dugaan dominan OPD menyerap Pokir DPRD Sulteng. Catatan redaksi ada 10 OPD yang kegiatannya didominasi Pokir. Sayangnya, informasi itu off the record karena bila disebut OPD-nya maka konsekwensinya akan bercabang kemana – mana. Posisi birokrat amat sangat lemah. Tak mau menjadi korban dari upaya keterbukaan informasi publik.
Disebut pula, bahwa setiap anggota DPRD Sulteng menyerap aspirasi dalam bentuk Pokir sebesar Rp4 miliar per anggota. Jadi bila ditotal maka Rp4 miliar x 41 anggota jumlahnya Rp188 miliar. Sedangkan Pokir yang diserap pimpinan dewan informasinya sumir. Ada yang menyebut bahwa untuk ketua dewan Rp70 miliar ada yang menyebut Rp50 miliar. Sedangkan wakil ketua rata-rata Rp15 miliar. Namun informasi ini terus diupayakan klarifikasi. Termasuk ke Ketua DPRD Sulteng DR Nilam Sari Lawira.
Secara resmi, melalui surat elektronik (Surel) redaksi meminta penjelasan ketua dewan perempuan bertama di Sulteng itu. Namun sampai redaksi menulis laporan ini, Nilam yang akrab disapa NSL enggan membalas walau di smart phone terlihat ‘terbaca” berikut Surel redaksi kepada NSL yang dikenal dengan taglinenya BERNILAI tersebut.
