Pengamat Sosial pembangunan daerah, DR Slamet Riadi Cante kepada redaksi mengatakan Pokir sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dengan bentuk aspirasi. Karena terkadang mekanisme birokrasi yaitu Musrembang desa, kecamatan hingga kabupaten/kota banyak yang menyepelekan aspirasi publik. Berbeda muatannya apabila aspirasi masyarakat digotong langsung anggota dewan. Biasanya maksimal dan tepat sasaran.
Tapi, Slamet menyentil sebaiknya besaran nilai Pokir pada pimpinan dan anggota dewan tidak dikatagoriskan jumlahnya. Karena baik anggota dan pimpinan sama – sama metodenya menyerap aspirasi. Tinggal di Banggarlah aspirasi itu diperjuangkan hingga dalam pembahasan dengan eksekutif. ‘’ Sebenarnya dari segi jumlah TDK spesifik diatur tergantung kesepakatan Banggar dgn kepala daerah disesuaikan dgn kemampuan anggaran. Sebaiknya tidak perlu ada istilah penjatahan dari unsur pimpinan tergantung kebutuhan prioritas masy. Klu model seperti ini publik patut mempertanyakan apa benar sudah sesuai aspirasi masy. Pihak penegak hukum patut mengevaluasi pemanfaatan dana pokir terutama dlm aspek kualitas’’ Tulis Slamet Riadi Cante. Bersambung ***
