editor : andono wibisono
SULTENG – Hingga Senin sore, 9 Mei 2022 sejumlah wartawan menunggu kabar Pemprov Sulteng mengumumkan pembentukan Tim Invetigasi Jual Beli Jabatan Eselon III dan IV di lingkup Pemprov Sulteng. Namun hingga pukul 17.01 Wita janji Gubernur Rusdy Mastura belum nampak diekspos.
Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menilai kejadian tersebut memalukan jajaran Pemprov Sulteng. Akunya, semua tidak terjadi bila Baperjakat dan Sekdaprov berfungsi maksimal. ‘’Kan pagar pimpinan ada pejabat birokrat di bawah gubernur. Kalau berfungsi pasti tidak berani kadis atau lainnya macam – macam. Walaupun dekat gubernur istilahnya,’’ terangnya memberi komentar.
Pihak Biro Adminitrasi Pimpinan Setdaprov juga di grup WhatsApp belum juga mengeluarkan rilis resmi. ‘’Rusak ! Saya akan Pimpin demo kalau makin merajalela ini keadaan. Bisanya tidak punya moral walau sudah disoroti publik. Foto – foto di acara di Bali. Apa ini,’’ mau menantang relawan? Kata Nizar Rahmatu, salah satu pentolan Relawan Cudy sejak 2015.
Nizar memperingatkan semua pejabat yang disebut – sebut publik dan merasa melakukan jual beli jabatan jangan sok bersih. Dari pada nanti, dipermalukan secara hukum. Ia berjanji akan bersama – sama relawan mengawal ini sampai KPK. ‘’Bupati banyak ditangkap jual beli jabatan. Apalagi cuma pejabat birokrat. Kami ini juga bagian dari relawan dan korban aksi jual beli jabatan ini,’’ tandasnya. ***
