Anggota Pansus Ridwan Yalidjama melihat perbedaan data tersebut menyebut, bahwa kesimpulan sementara penyelesaian bencana di Sulteng merupakan yang paling buruk, sebab sampai hari ini masih ada masyarakat di huntara yang sampai hari ini belum terdaftar, ungkapnya. Menurutnya, kita memang perlu mengikuti Regulasi, tapi kemanusiaan yang lebih utama.
Sementara Kepala Balai Sarana Pemukiman Sulteng Sahabudin membenarkan, bahwa Skenario untuk pemenuhan huntap adalah 8788. Data yang ada sama kami betul, sehingga hunian tetap ini untuk dianggarkan world bank, terdiri dari dua skenario NSUP CRCP, yang mana skenario berhasil membangun 1.679 Huntap terdiri dari huntap kawasan. Sisanya 7.153 diskenariokan melalui skenario CSRV itu dimulai kegiatannya pada tahun 2021 bulan maret dan berakhir 2023. Target kita 7.153, namun di lapangan terdapat masih banyak kendala berupa pembebasan lahan. Memang untuk sumber dana world bank banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Sementara untuk Huntap Talise persetujuan dari World Bank sudah keluar, akan tetapi nol ini, Nol besar syaratnya, masih ada catatan, tapi mengizinkan untuk lelang, tapi harus clear masalah lahan.
Melihat perbedaan data ini, Ketua Pansus Yahid Basma berasumsi, 3.043 Huntap yang sudah terbangun menurut BPBD yang mana sudah include dengan swasta, PUPR 1.679, hal ini semakin meyakinkan saya bahwa kebutuhan huntap adalah 11.788, dan yang dibangun oleh Pemerintah menurut saya 8.788 dan swasta 3000.
Kami ingin ke Jakarta dan akan bertemu langsung dengan kementerian terkait, setelah itu kami ingin bertemu dengan pak jokowi. Kami ingin inpres ini dilanjutkan untuk menuntaskan kesengsaraan rakyat ini.
Anggota Pansus Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si menanyakan, siapa pemegang data yang valid, sehingga tidak menimbulkan Presepsi yang lain-lain. Terkendala intinya dimana, soal lokasi atau apalah tolong jelaskan sesuai data yang sebenarnya. ***
Reporter: Idham
