Besok, DPRD Sulteng Didemo, Lalai Hak Penyintas Malah Gelontorkan Rp14 M Untuk Seremoni KAHMI

banner 728x90

Gugat APBDP 2022, bagaimana nasib 4 Tahun warga Korban PASIGALA

PALU- Jika tidak ada aral melintang, hari ini, Kamis (15/9) akan melakukan demo di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, untuk mempertanyakan nasip mereka yang sudah 4 tahun belum ada kejelasan, apakah akan menfapatkan Hunian Tetap (Huntap) atau Dana Stimulan.

Baca Juga

Untuk itu, Rabu (14/9) masyarakat yang tergabung dalam Front Advokat Rakyat PASIGALA, melakukan rapat persiapan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sukteng,, guna memantapkan aksi yang akan dilaksanakan hari ini.

Rapat yang dipimpin Direktur LBH Sulteng Julianer Aditya Warman SH, Direktur LBH Rakyat Khasogi Hamonangan SH, didampingi Advokat Rakyat Agussalim SH, Perwakilan Masyarakat mengemukakan aspirasi agar dapat di dengar oleh pemerintah sehingga nasip mereka dapat diperhatikan.

Menurut salah seorang perwakilan masyarakat, hingga memasuki 4 tahun sebagian warga yang menjadi korban bencana 28 September 2018 silam, belum menerima Huntap maupun Dana Stimulan.

Kata dia, masyarakat yang belum menerima Huntap dan Dana Stimulan tersebut, yakin Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

“Untuk Kota Palu, masih ada ratusan yang tersebar di Kelurahan Talise (Korban Tsunami), Kelurahan Mpanau (Korban Tsunami) dan sebagian di Kelurahan Petobo (Korban Likuifaksi). Di Sigi, Kecamatan.Tana Bulava atau Desa Sibalaya (Korban Likuifaksi), dan Desa Bangga (Korban Banjir Bandang),” ujarnya.

Menurutnya, selama ini mereka selalu diombang ambing oleh pemerintah. Pasalnya, saat memgajukan berkas untuk mendapatkan Huntap dan Stimulan, selalu saja dikatakan tidak valid.

“Saya jadi heran kenapa saat di masukan data selalu dibilang tidak valid, masak ada KTP NIK katanya tidak ada (tidak valid). Jadi sya mau sampaikan kepada perinta tolong kami diperhatikan , jangan dibiarkan seperti ini,” tandasnya.

Sementara itu pewakilan masyarakat korban tsunami Kelurahan Talise Sri. Yang sebelumnya alamat rumahnya di jalan Komodo, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani korban bencana.

“Jangan nanti saat pemilihan baru datang dan bilang nanti di hapus airmata, airmata yang mana, kami ini sudah tidak ada lagi airmata. Kami ini sudah mati berkali-kali, hidup di Huntara tidak seperti yang dibayangkan,” ujarnya.

Bahkan kata dia, saat ada warga yang meninggal dirinya pernah mendatangi kantor Kelurahan untuk meminta uang untuk di belikan kain kafan, namun tidak satupun.yang memberikan.

“Pernah ada yang meninggal kami minta uang ke pemerintah tidak ada yang bisa kasi, saat saya bilang mereka tanya mau diapakan, saya bilang untuk di bwlikan.kain kafan, tapu tidak ada satupun mau itu RT yang bakasi,” katanya. ***

Berita terkait