Jakarta,- Beberapa waktu belakangan ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan listrik. Salah satunya, Presiden Jokowi memerintahkan semua instansi pemerintah agar mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik.
Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Merujuk data Kemenkeu, sekarang ini total kendaraan dinas pemerintah sebanyak 189.803 unit. Artinya, kendaraan sebanyak itu bakal diganti dengan mesin bertenaga setrum walaupun dilakukan secara bertahap.
Belakangan, pemerintah juga mendorong penggunaan listrik di rumah tangga, yakni konversi gas LPG 3 kg ke kompor induksi alis kompor listrik 1.000 watt. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun tengah melakukan uji coba penggunaannya di tiga kota; Denpasar, Solo, dan salah satu kota di Sumatera.
Untuk melancarkan program ini, pada tahap awal pemerintah bakal memberikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi
Selain itu, sempat beredar isu pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat untuk menghapus daya 450 VA dan menaikkannya menjadi 900 VA untuk rumah tangga. Hal ini pun disinyalir dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menekan oversupply alias kelebihan pasokan listrik PT PLN (Persero).
Meski demikian, isu ini ditepis oleh Jokowi. Ia mengatakan tidak akan menghapus daya listrik paling rendah di rumah tangga itu.
“Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk 450 VA. Tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900 VA. Tidak ada, tak pernah bicara seperti itu,” katanya usai peresmian Tol Serpong-Balaraja dan Cibitung-Cilincing Selasa (20/9/2022).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai ambisi pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik ini lebih banyak dilakukan di hilir. Karenanya, ini menjadi tanda bahwa ada masalah dalam pasokan listrik yang berlebih atau oversupply.
Nah, untuk mengatasi masalah itu, pemerintah berupaya melakukan berbagai cara meningkatkan penggunaan listrik.
“Jadi penyelesaianya dipilih dengan cara paling instan; peningkatan demand di sisi hilir,” ujar Abra kepada CNNIndonesia.com.
Oversupply memang terjadi di wilayah Jawa-Bali. Awal tahun ini saja, Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengatakan akan ada tambahan pasokan 6 gigawatt (GW) di Jawa. Padahal, tambahan permintaan hanya 800 megawatt (MW). Artinya, ada kelebihan sebanyak 5 GW.
