Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan dalam situasi oversupply dan skema take or pay, mau tidak mau PLN atau pemerintah harus menciptakan pasar baru agar pasokan setrum bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, muncul perintah penggunaan mobil listrik yang manfaatnya selain menyerap listrik secara maksimal, juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca.
Pun dengan program kompor listrik. Program ini bisa menyerap konsumsi listrik di rumah tangga lebih signifikan.
“Karena saat ini kan jumlah pelanggan PLN sendiri untuk golongan 450 VA dan 900 VA hampir 30 juta pelanggan, kalau misalnya semuanya bisa berjalan dengan baik, ya ini bisa menyerap pasokan listrik dengan baik,” papar Mamit.
Meski begitu, ia mengatakan upaya pemerintah ini hasilnya tidak akan didapat dengan waktu yang singkat. Semuanya masih dilakukan secara bertahap. Menurutnya pengadaan mobil listrik pun untuk sampai ke masyarakat tidak gampang, sebab harganya tidak murah.
Kompor listrik pun masih tahap uji coba. “Saya kira jangka panjang, ga bisa setahun dua tahun,” ujar Mamit.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat pemerintah sudah punya peta jalan untuk mengembangkan kendaraan listrik dan rencana untuk penggantian kendaraan dinas pemerintah dengan kendaraan listrik.
Menurutnya, seluruh program ini dimaksudkan untuk mendukung target pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi sesuai target Net Zero Emission (NZE).
“Ini sesuai peta jalan NZE sudah disusun dan sudah dipublikasi oleh IEA (International Energy Agency) dan Kementerian ESDM pada 2 September lalu,” ujarnya.
Namun, Fabby sepakat dengan Abra dan Mamit, penggunaan mobil dan kompor listrik juga diharapkan dapat menaikkan permintaan listrik yang dapat mengurangi beban oversupply PLN saat ini dalam dua tahun mendatang.
“Elektrifikasi memasak dan penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat menaikkan permintaan listrik yang dapat mengurangi beban oversupply,” kata dia.
Selain itu, program pemerintah tersebut pun diproyeksi bisa mengurangi beban impor LPG dan BBM, sehingga menghemat devisa. ***
(ED/Sumber: RK/cnn indonesia
