Palu,- Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulawesi Tengah melaksanakan Gelar Perkara Adat atau Ri Ada Potanggara To Kaili. Prosesi gelar perkara adat Kaili ini dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Alimuddin Paada.
Ri Ada Potanggara To Kaili dilaksanakan di Banua Oge atau Sou Raja, Jalan Pangeran Hidayat Kampung lere, Minggu (18/9/2022). Sementara terlapor dalam peradilan adat kali ini adalah Kontraktor PT Citra Palu Minerals (PT CPM) Bapak Musliman Malappa yang merupakan mantan Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Dalam kesempatan itu Alimuddin Paada mengatakan, bahwa Kita harus berhati-hati dan waspada dalam berperilaku dan berbicara tidak sembarangan yang dapat menyinggung orang. Kita hidup didunia ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada, baik aturan bersifat positif maupun aturan adat. Jika memang kedepan kita tidak sengaja mengucap sesuatu yang dapat menyinggung orang, segera meminta maaf sebelum hal-hal seperti ini terjadi” Ungkapnya.
Ketua Komisi IV juga menambahkan bahwa proses peradilan adat yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulawesi Tengah sudah sangatlah baik.
Dalam Gelar Perkara Adat atau Ri Ada Potanggara To Kaili ini, terlapor dianggap menyalahi ketentuan adat dengan kesan tidak mengakui keberadaan Raja-Raja di Kota Palu serta kedudukan tanah adat. Sementara sanksi yang dikenakan berupa penyerahan tujuh ekor kerbau, tujuh buah Guma, tujuh buah dul kompo, tujuh buah doke atau tombak, tujuh buah dulang penampung darah, satu kain kafan, satu pingga piring adat (sebagai peti jenazah), 17 buah tumbu ada, tujuh ekor ayam jantan merah, seekor kambing jantan, dan 15 riyal konversi dengan rupiah sebagai sedekah.
Sementara beberapa Pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mewakili Gubernur, Bupati Donggala Kasman Lassa, Korem, Kejaksaan dan Polres serta lembaga adat yang berasal dari Donggala, Sigi dan Kota Palu. *** ID
